DPRD DKI Minta Anggaran TGUPP Dihapus dari Rancangan APBD 2020

Oleh: Haris Prabowo - 31 Oktober 2019
Fraksi PDIP menyarankan anggaran TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
tirto.id - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp19.9 miliar dicoret dalam rancangan APBD 2020. Ketua Fraksi PDIP itu beralasan kinerja dari TGUPP tak terlihat setelah bekerja dua tahun membantu Gubernur Anies Baswedan.

"Kalau diperkenankan, lebih baik sudahlah, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan," kata Gembong dalam rapat pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 di Gedung DPRD DKI, Rabu (30/10/2019).

Menurut Gembong, anggaran yang digelontorkan dari hasil pembayaran pajak masyarakat untuk membayar gaji 64 anggota TGUPP harus dipertanggungjawabkan.

Gembong menyarankan apabila Anies Baswedan masih memerlukan TGUPP, gaji mereka sebaiknya menggunakan dana operasional gubernur.

"Silakan, tapi menggunakan alokasi dana operasional gubernur, jangan menggunakan APBD," tegasnya.

Menurut Gembong, mayoritas anggota TGUPP merupakan para tim sukses yang memenangkan Anies pada Pilkada 2017 lalu. Atas dasar itu, ia mengatakan upah TGUPP lebih elok berasal dari dana operasional gubernur.

"Kami tidak ada masalah [anggota TGUPP berasal dari tim sukses]," tambahnya.

Saran serupa juga disampaikan fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI. PSI mempertanyakan kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan TGUPP seharusnya membantu Anies dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun RAPBD 2020. Apabila itu dilakuakan, semestinya dalam RAPBD DKI 2020 tidak ada yang kontroversial seperti anggaran lem aibon, bolpoin, dan lain-lain.

"Hal-hal sepele seperti ini saja tidak bisa dilakukan, alasannya ceroboh terus. Bilangnya salah ketiklah, ini dummy, semakin menunjukkan keamatiran dari pengelolaan administrasi dari Gubernur Anies Baswedan. Jadi untuk apa TGUPP itu ada?" kata William saat ditemui di ruangan kerjanya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).


Baca juga artikel terkait TGUPP DKI atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight