Indeks Psi

PSI Tolak Pin Emas Untuk DPRD DKI Karena Dinilai Hamburkan Anggaran
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menuturkan, hal yang dipermasalahkan dari pin itu adalah penggunaan bahan emas sehingga memakan biaya yang cukup besar.

Jawab Kritikan PSI Soal Draf APBD, DPRD DKI: Tidak Dibahas Tertutup
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjawab kritikan kader PSI Rian Ernest yang mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak terbuka atas draf rancangan KUPA-PPAS 2019.

FORMAPPI Tuntut PSI Konsisten Buka Informasi Bila Sudah di DPRD DKI
Lucius mengatakan, masyarakat bisa menuntut transparansi dan keterbukaan soal informasi anggaran yang jelas kepada PSI ketika sudah resmi menjabat di DPRD DKI Jakarta.

Respons PSI Soal Kebijakan Perubahan APBD yang Dibahas DPRD DKI
Anggota DPRD dari PSI memberi tanggapan soal penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
Jelang Lengser, DPRD DKI Diingatkan Hati-hati Susun APBD 2020
PSI DKI Jakarta mengingatkan agar ada proses yang transparan dan tidak tergesa-gesa dalam penyusunan KUA-PPAS untuk dasar APBD 2020 DKI Jakarta.

Maimun Zubair Wafat, PSI: Indonesia Kehilangan Guru Bangsa
Menurut Grace sosok Mbah Moen tidak hanya panutan dan ulama karismatik umat Islam, namun juga menjadi jangkar politik kebangsaan.

PSI Nilai Instruksi Gubernur Anies Bukan Solusi Atasi Polusi di DKI
Politikus PSI Viani Limardi meragukan penerbitan Instruksi Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2019 bisa menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta.

Anggota DPRD DKI Laporkan Rian Ernest Soal Isu Politik Uang
Alasan pelaporan tersebut karena Ernest dinilai telah melecehkan DPRD DKI Jakarta dengan menuding adanya politik uang di pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Ada Ancaman Dilaporkan Karena Sebut Politik Uang, PSI: Ini Janggal
Politikus PSI siap bila dipanggil polisi terkait ucapannya terkait dugaan politik uang dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta.
Soal Dugaan Bagi-Bagi Amplop Pilwagub DKI, Gerindra: Buktikan Saja!
Partai Gerindra menantang PSI untuk membuktikan siapa nama orang yang membagi-bagi amplop saat pemilihan Wagub DKI Jakarta

PDIP Tantang PSI Ungkap Pelapor Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI
Gembong Warsono mendesak PSI mengungkapkan nama orang yang memberikan informasi soal adanya politik uang di pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Dugaan Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, PSI: Duduk Aja Ada Duitnya
PSI mengajak KPK ikut mengawasi pemilihan Wagub DKI Jakarta oleh DPRD DKI pada 22 Juli 2019 mendatang.
PSI Polisikan Ninoy Karundeng sebab Tulis 'Grace Bukan Pemilik PSI'
Michael Sianipar melaporkan Ninoy Karundeng ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dengan unggahan Ninoy di facebook soal PSI, yang disebut Michael, memuat hoaks.

PSI Desak Pemilihan Wagub DKI Disertai Debat Terbuka
PSI menyatakan, tanpa debat terbuka antarkandidat, proses pemilihan wagub DKI Jakarta menjadi tidak transparan dan berpotensi melahirkan politik transaksional.

Soal Fatwa Haram PUBG, PSI: Ini Reaktif dan Terlalu Berlebihan
PSI menilai fatwa haram untuk permainan PUBG yang dikeluarkan MPU Aceh sebagai tindakan yang reaktif dan berlebihan.

Dalih Umrah, Haikal Hassan akan Diberi Surat Pemanggilan Kedua
Polisi akan terus berkomunikasi dengan kuasa hukum Haikal untuk menentukan jadwal pemeriksaan.

Ibu Kota Ideal versi Tsamara: Banyak RTH & Gedung Ramah Lingkungan
Tsamara Amany berharap ibu kota baru memiliki banyak ruang terbuka hijau, gedung ramah lingkungan dan sarana transportasi umum yang memadai.

Terkait Menteri Muda, Tsamara Amany Serahkan ke Jokowi
"Saya dukung apapun keputusan Pak Jokowi. Artinya, tugas saya hanya mengantarkan Pak Jokowi sampai istana lagi,” kata Tsamara Amany, Ketua DPP PSI.

Grace Bantah PSI Gagal ke Senayan Sebab Inkonsistensi Kampanye
Grace Natalie menyatakan PSI tidak hanya mengandalkan strategi kampanye lewat iklan di televisi dan media sosial. Menurut Grace, kader PSI juga aktif mendatangi rumah-rumah warga.

Caleg PSI Sepakati Kontrak, Grace: Diganti Kalau Kinerjanya Buruk
Kader PSI akan merekam semua aktifitasnya di DPRD, sehingga masyarakat bisa mengawasi. Hal ini sudah tertuang dalam kontrak yang disepakati para kader.
Masuk tirto.id








