Menuju konten utama

Jawab Kritikan PSI Soal Draf APBD, DPRD DKI: Tidak Dibahas Tertutup

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjawab kritikan kader PSI Rian Ernest yang mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak terbuka atas draf rancangan KUPA-PPAS 2019.

Jawab Kritikan PSI Soal Draf APBD, DPRD DKI: Tidak Dibahas Tertutup
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) berfoto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kanan), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (ketiga kiri), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta Ichwan Zayadi (kedua kanan), Mohamad Taufik (kedua kiri), Triwisaksana (kanan) dan Mayjen TNI (Purn) Ferrial Sofyan (kiri) saat rapat Paripurna Istimewa di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Sabtu (22/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi.

tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjawab kritikan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest yang mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak terbuka atas draf rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019 yang sedang dibahas.

Awalnya, Prasetyo merespons adanya pengurangan dana Rp2,5 triliun pada APBD 2019.

Prasetyo mengatakan bahwa anggaran tersebut masih bisa dikoreksi karena kesepakatan tersebut masih di dalam rapat Banggar yang kecil.

Namun, setelah itu, ia mengaku akan tetap transparan dan terbuka, sembari menjawab ucapan Rian Ernest.

"Nanti realistisnya di [rapat] banggar yang saya akan buka dan terbuka untuk umum. Apa yang dikatakan PSI, selama saya memimpin DPRD tidak pernah tertutup dengan media. Siapa pun silakan di dalam pembahasan APBD. Jangan diklaim oleh PSI," kata Prasetyo saat ditemui sebelum rapat paripurna berlangsung, Rabu (14/8/2019) pagi.

Ia menegaskan, kalau selama dirinya memimpin DPRD DKI Jakarta, tak pernah ada pembahasan tertutup mengenai anggaran.

"Selama saya memimpin DPRD, tidak pernah pembahasan saya tutup," katanya.

Sebelumnya, Rian Ernest mengaku kecewa dengan DPRD DKI Jakarta yang tidak terbuka terkait draf rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019 yang sedang dibahas.

Beberapa kader PSI yang terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, kata Rian, mencoba memperoleh draf tersebut tapi selalu ditolak.

Baca juga artikel terkait DPRD DKI atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri