tirto.id - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bertanggung jawab terhadap polemik anggaran KUA-PPAS 2020 yang ramai dibahas publik, bukan dengan menyalahkan anak buahnya.
Hal itu disampaikan juru bicara DPW PSI Jakarta, Rian Ernest merespons mundurnya Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaidi.
"Kami minta Pak Anies tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahannya. Kami menyesalkan adanya peristiwa dimana dua kepala dinas mundur dari jabatannya," kata Rian Ernest saat konferensi pers di DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).
Rian menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berjumlah puluhan orang lebih fokus saat proses penganggaran, serta memeriksa kembali dokumen-dokumen penganggaran.
"Ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Dan ini berujung dengan mundurnya dua kepala dinas," kata dia.
Rian mengatakan andai saja Anies terbuka mengenai anggaran KUA-PPAS 2020 sejak awal, akan sangat membantu para PNS yang bertugas mengisi pos-pos anggaran.
"Kami yakin akan membantu tugas teman-teman ASN yang bekerja sungguh-sungguh di Pemprov DKI Jakarta. Agar tidak lagi menjadi kambing hitam di dalam proses penganggaran," katanya.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Ahmad Idris mengatakan fraksinya telah mengirim surat ke Bappeda DKI Jakarta agar mendapatkan publikasi KUA-PPAS 2020 secara resmi. Idris mengatakan ini merupakan surat permohonan yang keempat kalinya.
"Dengan fungsi kami. Kami akan terus mendorong. Pasti akan terus kami minta untuk dipublikasikan," kata Idris.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
