tirto.id - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai mundurnya dua pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pasca polemik anggaran KUA-PPAS 2020 tak akan terjadi jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka dan transparan sejak awal.
Hal tersebut merespons mundurnya Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edy Junaidi saat ribut-ribut RAPBD 2020, pekan lalu.
"Kalau bicara hubungan sebab-akibat, kami yakin tidak akan ada polemik lem aibon, tak ada pejabat mundur, kalau sejak awal proses penganggaran dokumen-dokumem sudah diunggah ke publik," kata Juru bicara DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, di DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).
"Kenapa harus diunggah? Ada yang mengatakan, itu tidak diwajibkan. Sekarang kita mau ikut aturan atau asas? Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah keterbukaan," imbuh Rian Ernest.
Salah satu temuan dalam anggaran yang tertera di KUA-PPAS RAPBD 2020 yakni pengadaan lem aibon senilai Rp82,5 miliar. Namun, anggaran ini lalu dihapus dengan dalih salah input.
Rian juga mengatakan bahwa warga Indonesia, khususnya Jakarta, sudah sadar dan benci akan perilaku korupsi. Ia menekankan, musuh utama perilaku korupsi adalah transparansi dan keterbukaan.
"Yang dipraktikkan oleh Anies itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kami menjalankan fungsi kami sebagai mitra dari eksekutif Pemprov DKI," ujar dia.
"Yang kami hanya lakukan bersurat dan menyampaikan pandangan kami di hadapan publik. Harapannya ada perubahan," tambahnya.
Ia juga mewakili fraksi sangat menyesalkan keputusan mundurnya dua pejabat Pemprov DKI Jakarta tersebut.
"Harusnya ada transparansi dan sinyal baik dan keterbukaan dari Gubernur Anies. Tapi itu tak terjadi. Bahkan ada mundurnya dua pejebat," ungkap dia.
"Kami sangat menyesalkan sekali karena seandainya saja Gubernur Anies itu bertanggung jawab dengan baik dan uang pajak rakyat, saya yakin ini enggak akan terjadi," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
