Indeks Proyek Infrastruktur Jokowi

Progres pembangunan Tol Wilangan-Kertosono sudah mencapai 60an persen. Jalur tol ini direncanakan dipakai sebagai jalur fungsional saat mudik Lebaran 2018. 

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, meninjau proyek pembangunan stasiun MRT di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Review proyek LRT dilakukan untuk memastikan kembali metode maupun pengawasan prosedur kerja yang diterapkan sudah tepat dan tak menyebabkan insiden kecelakaan seperti yang terjadi di proyek Tol Becakayu.

Salah satu korban insiden Becakayu perlu dilakukan CT-Scan sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramatjati.

Banyaknya kecelakaan proyek dinilai karena konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan atau pengawasan yang ketat.

Ketiga proyek yang berpotensi didanai green bond ialah Bandara Kertajati di Majalengka, Pelabuhan New Tanjung Priok di Jakarta, dan PLTA Jatiluhur di Purwakarta.

Buruknya sosialisasi hukum dan proses kompensasi yang gampang diakali bikin proses pengadaan tanah untuk infrastruktur selalu bermasalah.

Bisnis truk mulai terangkat setelah dua tahun pemerintahan Joko Widodo gencar membangun proyek infastruktur.

Penduduk Kecamatan Temon, lokasi konflik agraria untuk bandara baru Yogyakarta, memenangkan Jokowi-JK saat Pilpres 2014.

Angkasa Pura I sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Jokowi, Pemda Kulon Progo, polisi, dan PLN terlibat dalam proses pengusiran warga anti-bandara.

Menteri Luhut mengakui apabila 90 persen dari target pembangunan infrastruktur bisa terpenuhi pada 2019, pencapaian itu sudah termasuk luar biasa.

Menurut Jokowi jika target tersebut tidak ditetapkan tinggi maka daya saing Indonesia akan tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain.

MRT harus terintegrasi dengan beragam transportasi publik lain seperti LRT, termasuk menerapkan jalan berbayar, agar macet Jakarta bisa berkurang.

Megaproyek MRT sudah digagas sejak 1986 dan terus direproduksi sebagai kampanye politik hingga digarap pada 2013.

Demi mempercepat target proyek mass rapid transit, Pemprov DKI Jakarta memaksa para pemilik lahan setuju dengan mekanisme konsinyasi.

Sekitar 210 tempat usaha mati suri dan bahkan tutup di sepanjang Jalan Raya Fatmawati akibat konstruksi angkutan cepat terpadu Jakarta Indonesia.

Pemerintah provinsi dan pusat kurang cakap mengatur imbas dari proyek-proyek infrastruktur transportasi di Jakarta. Bikin banyak penyempitan jalan.

Slogan pemerintahan Jokowi lewat “kerja, kerja, kerja” melupakan satu hal: prosedur rekayasa lalu lintas yang baik. Imbasnya, macet di Jakarta tambah parah.

Setidaknya sampai 2019, Anda harus sering maklum terjebak macet parah di sejumlah titik jalan ibu kota.

Proyek infrastruktur di Jakarta bikin belantara kemacetan kian parah saja. Tak peduli Anda naik kendaraan pribadi atau transportasi umum sekalipun.