Indeks Potensi Kerugian Negara

Romli menilai saat ini BPK malah kerap diabaikan dalam penghitungan keuangan negara, padahal secara konstitusional memiliki kewenangan.

BPK serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 kepada DPR, terdiri dari ringkasan 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Meskipun negara kehilangan potensi penerimaan pajak,  pemberian berbagai insentif diyakini akan membawa dampak positif untuk jangka panjang.

Nilai Rp140 miliar merupakan potensi kehilangan negara yang ditimbulkan dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh 25 wajib pajak, termasuk PT MMS.

Besaran kerugian tersebut dihitung dari selisih pencatatan impor pakaian bekas berkode HS 6309 yang mencapai 591 juta dolar AS.

Total kerugian mencapai Rp544 triliun selama periode 2020 hingga 2024.

Sebagai respons atas kerugian tersebut, Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran darurat untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang rusak.

Nilai kerugian ini berdasarkan pemberian Bank Jateng, Bank DKI, dan Bank Jabar Banten, dengan nominal berbeda-beda.

Modus itu dilakukan dengan mengambil 80 persen beras SPHP bersubsidi dan mengoplosnya menjadi beras premium.

Sebanyak 866.060 penerima subsidi listrik kategori 900 Va tercatat telah meninggal dunia.

Modus distribusi fiktif biasanya dilakukan ketika pelaku tidak mengirimkan beras dengan sebaran dan besaran sebagaimana yang tertulis.

Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tangerang, Banten.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengklaim lembaganya telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp63 triliun.

Terkait klaim kondisi kahar oleh Petronas ini, kerugian yang diterima PGN ditaksir bisa mencapai 31,7 juta dolar AS.

ICW menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar 27,06 miliar dolar AS atau sekitar Rp364,3 triliun di sektor batu bara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia harus menanggung kerugian ratusan miliar rupiah untuk satu peristiwa yang melibatkan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat.

BPK menyebut, TVRI yang telah 4 tahun disclaimer berpotensi merugikan negara hampir Rp400 miliar. Menindaklanjuti itu, BPK akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM.