Indeks Polhukam

Mahfud Md ditunjuk menjadi Menpan RB Ad Interim hingga Juli 2022.

Selama menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming memiliki sejumlah catatan. Bagaimana peluangnya saat ia didorong maju pilgub?

Kapolri mengingatkan agar TNI dan Polri terus mengawasi situasi dinamika lingkungan strategis tingkat global, nasional, dan regional.

Penanganan perkara yang terintegrasi antar lembaga diharapkan bisa lebih transparan, akuntabel dan terpercaya.

Majelis hakim memvonis tiga terdakwa karena mengaku dirinya sebagai tiga "jenderal" NII dan melakukan makar yang disebarkan ke media sosial.

Kunto menilai setiap partai pasti mencari efek ekor jas dari figur yang akan diusung sebagai capres.

Penyalahgunaan BAP tersangka yang dilakukan oleh setiap pihak merupakan bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Teuku Riefky Harsya bukanlah orang baru di Komisi I DPR. Pada 2019-2020 ia pernah menjabat di posisi yang sama dengan sekarang.

Koalisi sipil khawatir pemekaran wilayah Papua melanggengkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Dugaan suap pemulusan dana PEN di Kolaka Timur adalah hasil pengembangan kasus yang menjerat Andi Merya Nur.

Hingga saat ini Nasdem masih membuka pintu kerja sama dengan sejumlah parpol dalam posisi yang setara.

Megawati tidak ingin sosok capres yang ia cari hanya mengandalkan survei elektoral yang tinggi saja.

Gus Fahrur ingin pemerintah memperkuat peranan ormas Islam moderat demi menangkap paham radikal dan intoleran.

Gatot sebut pengawal Buya Arrazy telah dibawa ke Propam Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan guna mempertangungjawabkan perbuatannya.

Nasdem dan Demokrat belum memunculkan nama sosok bakal capres dan cawapres di Pemilu 2024.

Hasto menyebut Megawati sering membangun dialog dengan Prabowo dan Cak Imin.

Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto akhirnya tidak lolos seleksi calon anggota Komnas HAM 2022-2027.

AS merupakan calon tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan 25 hektare tanah oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I.

Pengamat politik Hendri Satrio melihat bebasnya Megawati berucap karena tak ada yang berani menegur atau menyuarakan pendapat yang berbeda.

Komisi II DPR mengeklaim pemekaran wilayah Papua mendapat dukungan dari MRP, DPRP, dan pihak lainnya.