tirto.id - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) mengatakan bahwa PBNU merasa terpanggil dengan adanya fenomena Khilafatul Muslimin.
Menurut Gus Fahrur--sapaan akrabnya, penegakan hukum terhadap Khilafatul Muslimin perlu dibarengi dengan upaya pencegahan munculnya paham intoleran dari hulu-hilir.
"Jadi mesti dari hulu-hilir. Kalau cuma menangkap itu, kan, cuma berapa orang, tapi kan ini paham yang diyakini kan. Itu kan harus dari pendidikan. Makanya harus ada kerja sama yang baik (antara pemerintah dan ormas Islam moderat)," kata Gus Fahrur kepada Tirto, Kamis (23/6/2022).
Gus Fahrur menyarankan supaya pemerintah bekerja sama dengan ormas moderat seperti NU dan Muhammadiyah untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap munculnya paham radikal.
"Pemerintah ini kan punya Densus 88, punya BNPT, yang anggarannya itu hampir 2 T setiap tahun. Itu anggaran yang fantastis. Itu kalau dikerjasamakan dengan ormas-ormas Islam dalam rangka pendidikan, pembuatan konten-konten dakwah, terus penerbitan buku-buku. Itu saya kira akan lebih efektif," jelas Gus Fahrur.
Gus Fahrur juga mengatakan bahwa ormas moderat perlu dikuatkan dengan meluaskan dakwah di berbagai media.
"Sebagai ormas Islam kita perlu mengajak mereka (Khilafatul Muslimin), mereka, tuh, perlu ada pendekatan. Itu saya kira penting, pemerintah harus menguatkan ormas moderat sepeeti NU, Muhammadiyah untuk mempunyai langkah yg lebih luas dakwah itu. Baik di televisi maupun medsos. Melalui konten, brosur, dan lain-lain," tuturnya.
Selain itu, menurut Gus Fahrur pemerintah juga dapat merekrut kalangan santri untuk mengisi berbagai posisi yang berkaitan dengan upaya deradikalisasi. Seperti di Kepolisian dan TNI.
"Nah itu saya kira perlu polisi tentara itu merekrut kalangan santri supaya mereka bisa masuk dimasjid, masuk di mana-mana," pungkasnya.
Menurut Gus Fahrur--sapaan akrabnya, penegakan hukum terhadap Khilafatul Muslimin perlu dibarengi dengan upaya pencegahan munculnya paham intoleran dari hulu-hilir.
"Jadi mesti dari hulu-hilir. Kalau cuma menangkap itu, kan, cuma berapa orang, tapi kan ini paham yang diyakini kan. Itu kan harus dari pendidikan. Makanya harus ada kerja sama yang baik (antara pemerintah dan ormas Islam moderat)," kata Gus Fahrur kepada Tirto, Kamis (23/6/2022).
Gus Fahrur menyarankan supaya pemerintah bekerja sama dengan ormas moderat seperti NU dan Muhammadiyah untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap munculnya paham radikal.
"Pemerintah ini kan punya Densus 88, punya BNPT, yang anggarannya itu hampir 2 T setiap tahun. Itu anggaran yang fantastis. Itu kalau dikerjasamakan dengan ormas-ormas Islam dalam rangka pendidikan, pembuatan konten-konten dakwah, terus penerbitan buku-buku. Itu saya kira akan lebih efektif," jelas Gus Fahrur.
Gus Fahrur juga mengatakan bahwa ormas moderat perlu dikuatkan dengan meluaskan dakwah di berbagai media.
"Sebagai ormas Islam kita perlu mengajak mereka (Khilafatul Muslimin), mereka, tuh, perlu ada pendekatan. Itu saya kira penting, pemerintah harus menguatkan ormas moderat sepeeti NU, Muhammadiyah untuk mempunyai langkah yg lebih luas dakwah itu. Baik di televisi maupun medsos. Melalui konten, brosur, dan lain-lain," tuturnya.
Selain itu, menurut Gus Fahrur pemerintah juga dapat merekrut kalangan santri untuk mengisi berbagai posisi yang berkaitan dengan upaya deradikalisasi. Seperti di Kepolisian dan TNI.
"Nah itu saya kira perlu polisi tentara itu merekrut kalangan santri supaya mereka bisa masuk dimasjid, masuk di mana-mana," pungkasnya.
Baca juga:
(tirto.id - Politik)
Reporter: Fatimatuz Zahra
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Fahreza Rizky
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Fahreza Rizky
