Indeks Khilafatul Muslimin

Berkas perkara pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, dipisah dengan tersangka lainnya karena ia dijerat pasal berlapis.

Gus Fahrur ingin pemerintah memperkuat peranan ormas Islam moderat demi menangkap paham radikal dan intoleran.

Polisi melarang Khilafatul Muslimin melakukan kegiatan. Saat ini aparat masih terus melakukan penyidikan terkait perkara ini.

Namun Mahfud menegaskan pemerintah tetap akan memperhatikan hak asasi manusia dalam penindakan kelompok berafiliasi Khilafatul Muslimin.

Boy mengeklaim tindakan yang diambil polisi adalah bentuk penyelamatan ideologi bangsa.

Khilafatul Muslimin menyebut BNPT seharusnya memberi edukasi, bukan memperkeruh suasana dengan menuding yang tidak berdasar.

BNPT menyebut Khilafatul Muslimin memiliki kemiripan gerakan dengan NII dan JI.

Polisi mengeklaim untuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin harus dibaiat dulu oleh seorang khilafah atau pemimpin tertinggi organisasi tersebut.

PPATK membekukan sebanyak 21 rekening bank yang diduga milik kelompok Khilafatul Muslimin.

Berdasarkan Nomor Induk Warga (NIW), jumlah anggota Khilafatul Muslimin mencapai 14 ribu orang.

Kementerian Agama menyebut Khilafatul Muslimin sebagai organisasi kemasyarakatan, bukan satuan pendidikan.

Densus 88 Antiteror hingga kini masih mengasistensi sejumlah Polda yang mengusut kasus Khilafatul Muslimin yang dianggap melanggar UU Ormas.

BPIP menyebut tugas pembinaan ormas anti-Pancasila bukan ada di lembaganya saja, tapi harus melibatkan spektrum yang lebih luas.

Setara Institute meminta BPIP dan BNPT tidak melakukan kerja-kerja seremonial untuk mencegah radikalisme dan intoleransi.

Zulpan menyebut AS bertugas memberikan doktrin kekhilafahan pada anggota Khilafatul Muslimin.

Abu Salma menerangkan bahwa NIW digunakan untuk menjaga komitmen dan tanggung jawab pemegangnya dalam mengemban visi misi khilafah.

Penemuan fakta pembuatan Nomor Induk Warga (NIW) Khilafatul Muslimin merupakan hasil penyidikan polisi.

Aparat akan melakukan monitoring situasi keamanan pasca-penangkapan anggota Khilafatul Muslimin.

Khilafatul Muslimin menyebut aktivitasnya dilindungi oleh UUD 1945.

Khilafatul Muslimin menganggap polisi bertindak arogan saat menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja.