Indeks Polhukam

Boyamin berharap Dewas KPK bisa memberikan sanksi tegas kepada Lili Pintauli berupa pemberhentian dari jabatannya.

Dua petinggi ACT rupanya pernah diadukan ke Bareskrim Polri ihwal dugaan penipuan dalam akta autentik.

Selain RKUHP, Komisi III DPR juga menerima draf RUU Pemasyarakatan dari pemerintah.

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai penunjukan Achmad Marzuki tidak sesuai meski disebut telah menjadi purnawirawan TNI.

Mendagri Tito mengingatkan 5 hal kepada Achmad Marzuki usai dilantik sebagai Penjabat Gubernur Aceh.

PKS yakin hakim MK dapat mempertimbangkan gugatan presidential threshold yang diajukan. Pasalnya PKS memiliki legal standing sebagai partai peserta pemilu.

ICW meminta Firli Bahuri Cs bertanggung jawab atas mangkirnya Lili Pintauli dari sidang etik Dewas KPK.

Mahfud Md bercerita dirinya pernah diminta mempromosikan kegiatan ACT terkait aksi kemanusiaan.

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh bertentangan dengan omongan Mendagri Tito Karnavian sendiri.

Ada empat orang penyuap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi yang dijebloskan ke penjara khusus koruptor.

Satu personel kepolisian juga mengalami luka-luka dalam insiden kericuhan di Kantor Bupati Paniai.

Jenazah Karumkit RS LB Moerdani Merauke rencananya akan diterbangkan ke Jakarta dan dibawa ke Cimahi, Bandung, Jabar untuk dimakamkan di kampung halamannya.

PPP meminta Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu ketimbang melakukan manuver politik yang memecah belah.

PDIP mengaku mempunyai banyak stok kader untuk menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo sebagai MenPAN RB.

Novel Baswedan menyebut Firli Bahuri merasa terserang karena dirinya kerap mengungkap kasus korupsi besar. Akhirnya Novel pun disingkirkan melalui TWK.

IPMAPA sebut tidak ada sangkut pautnya dengan 2 kelompok bertikai. Mereka mendatangi Polda DIY minta keadilan karena anggotanya jadi korban.

Faldo sebut ad interim bukan PLT, biasanya kalau ada kunjungan luar negeri seorang menteri, sakit, dan berhalangan, selalu ada ad interim.

Hakim MK menilai polemik pernikahan beda agama terjadi karena kekosongan hukum.

Tumpak mengatakan alasan Dewas KPK menunda sidang etik hari ini karena Lili Pintauli sedang berada di Bali dalam rangka tugas.

Selain menghapus pasal yang menyimpang dari legalitas, Komnas Perempuan juga mendorong harmonisasi RKUHP dengan UU TPKS.