tirto.id - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Setneg) Faldo Maldini menegaskan bahwa posisi menteri ad interim bukan seperti pelaksana tugas. Peran ad interim dilakukan demi menjaga pemerintahan tetap berjalan pada periode tertentu.
Hal itu merespons soal penunjukan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim menggantikan Menkopolhukam Mahfud MD. Mahfud sebelumnya menjadi menteri ad interim dari menteri definitif kala itu, Tjahjo Kumolo sakit hingga meninggal dunia pada 1 Juli 2022.
“Ad interim ini bukan PLT, biasanya kalau ada kunjungan luar negeri seorang menteri, sakit, dan berhalangan lainnya, selalu ada ad interim. Tujuannya menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan dalam periode yang sangat terbatas," kata Faldo dalam keterangan, Selasa (5/7/2022).
Faldo mengingatkan bahwa di pemerintahan Presiden Jokowi sudah beberapa kali terjadi pengisian kursi menteri secara ad interim. Pertama adalah kasus mentan menjadi menteri kelautan dan perikanan ad interim selama seminggu serta menteri perindustrian selama 3 hari. Lalu menteri investasi Bahlil juga sempat jadi menteri ESDM ad interim selama Arifin Tasrif terkena COVID-19. Oleh karena itu, Faldo menilai tidak ada masalah.
“Ini sangat biasa saja, tentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor," kata Faldo.
Faldo mengingatkan kepergian Tjahjo masih berat bagi beberapa pihak. Di sisi lain, pemerintahan tetap harus berjalan sehingga pemilihan ad interim diambil.
“Saat ini, kita semua masih dalam suasana berduka. Kita harus sensitif, yang paling penting semua fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kami pastikan itu," kata Faldo.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
