Indeks Polhukam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik peserta Pemilu 2024 sama dengan Pemilu 2019.

LBH Papua menyoroti penyataan Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak yang menyatakan kasus ini bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Kunto sebut AHY ingin mengingatkan jasa-jasa SBY. Ia berjualan SBY karena Demokrat adalah partai tokoh yang fokus ke SBY.

Waketum Demokrat Benny K Harman mendengar ada genderuwo yang ingin menjegal Anies agar tak jadi capres pada Pemilu 2024.

Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan saat lembaganya dilingkupi sejumlah kasus korupsi.

Densus 88 menangkap 13 terduga teroris yang merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Riau.

Wakil Gubernur DKI, Riza Patria mempersilakan jika Anies Baswedan ingin mencalonkan diri sebagai Presiden (Capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Menurut AHY pembangunan IKN harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik oleh Jokowi.

Ketum Partai Demokrat AHY menginginkan pasangan capres dan cawapres bisa saling percaya dan menghargai dalam membangun negeri.

Sidang etik Ipda Arsyad ditunda dan akan dilanjutkan Senin, 26 September 2022, pukul 10.00 WIB karena saksi kunci sedang sakit dan tidak hadir.

AHY menyinggung sejumlah pihak yang kerap mengganggu partainya saat akan maju dalam proses Pemilu 2024.

Salah satu penyebab maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik adalah karena biaya politik yang tinggi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan kesiapan Anies Baswedan menjadi capres 2024 jauh lebih sehat ketimbang isu Jokowi jadi cawapres.

MAH, menurut Tim Khusus Keamanan Data merupakan bagian dari kelompok peretas Bjorka. Ia berperan sebagai penyedia akun Telegram 'Bjorkanism'.

Saat di Singapura, Anies bilang siap mencalonkan diri sebagai calon presiden asal ada partai politik yang mengusungnya.

Remaja perempuan tersebut berinisial NAT, yang dipaksa jadi pekerja seks di sebuah apartemen di Jakarta Barat dengan bayaran Rp300 ribu hingga Rp500 ribu.

Muktamar Muhammadiyah tahun ini akan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangkaian kegiatan, misalnya memilih pimpinan baru Muhammadiyah.

Kali ini Terbit Rencana Perangin Angin disangkakan melanggar Pasal 12B dan Pasal 12i UU Tindak Pidana Korupsi.

Seharusnya presiden yang sudah dua periode menjabat tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai cawapres.