Indeks Polhukam

Jubir Anies Baswedan, Surya Tjandra, menilai putusan MK soal syarat usia capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu sudah bermasalah sejak awal.

MK akan menggelar sidang perdana gugatan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimal capres-cawapres pada hari ini, Rabu (8/11/2023).

Vonis kepada terdakwa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Ahmad Anang Latif dan Yohan Suyanto akan digelar hari ini (8/11/2023).

MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman sengaja membuka ruang kepada pihak luar untuk mengintervensi putusan tentang syarat usia capres-cawapres.

Hasil IPAK 2023 sejalan dengan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia juga merosot tajam. Hal ini bukti budaya korupsi di Indonesia masih menjamur.

MKMK menilai Anwar Usman bisa saja mengajukan banding jika putusan yang diambil adalah pemberhentian tidak hormat dari anggota hakim MK.

Hinca optimisitis pencalonan Prabowo-Gibran tidak akan berpengaruh terhadap gugatan soal batas usia capres-cawapres yang akan digelar MK. 

Anggota MKMK Bintan Saragih menilai Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dalam perkara pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Arsjad berharap masyarakat terus melakukan pengawasan bersama agar tidak ada lagi pelanggaran serupa pada Pemilu 2024.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan campur tangan Anwar Usman dalam menangani perkara hasil pemilu bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Bambang Pacul menuturkan putusan MKMK dapat menjadi acuan dan pembelajaran bagi kinerja para hakim MK.

Golkar menilai upaya menyerang Gibran Rakabuming Raka dengan isu politik dinasti dilakukan secara terstruktur dan masif.

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengakui menghormati keputusan MKMK terkait dugaan pelanggaran etik terhadap hakim MK.

Anwar Usman terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi dalam perumusan putusan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Arief Hidayat dinyatakan melanggar kode etik hakim karena memberikan pernyataan di media massa yang dianggap merendahkan martabat MK.

Menurut Ahok, pengelolaan Pertamina saat ini sudah berbeda dari zaman kepemimpinan Karen Agustiawan.