Indeks Pilpres2019

Jokowi merangkul seteru politiknya dalam pemilihan presiden 2019. Setelah Prabowo, kini Sandiaga.

Kasus dugaan penganiayaan Ninoy Karundeng sebagai relawan Jokowi dengan FPI dan PA 212 (pendukung Prabowo) sebagai dampak pertarungan wacana usai Pilpres.

Masa depan Prabowo di politik bisa jadi selesai. Tapi tidak bagi Gerindra. Bagi pengamat, manuver Prabowo yang mendekat ke Megawati bisa dibaca sebagai upaya untuk membesarkan Gerindra.

Menurut penelaah politik Ujang Komaruddin, bagi-bagi kursi lumrah dalam politik, tapi angka itu sulit direalisasikan.

Jokowi disarankan merangkul semua parpol masuk koalisi pemerintah. Sebab, oposisi minoritas di parlemen hanya sekadar formalitas, tanpa memberikan dampak yang signifikan.

Meski kecil, ada kemungkinan Gerindra masuk ke koalisi Jokowi. Partai-partai yang tergabung lalu menunjukkan resistensinya, meski tidak frontal.

Sandiaga Uno pilih jadi oposisi. Bagi pengamat, ini bisa mempertahankan basis pemilihnya pada Pilpres 2019 kemarin.

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin menilai oposisi menjadi panggung potensial bagi Sandiga membesarkan namanya untuk Pilpres 2024.

Prabowo nampaknya akan segera ditinggalkan kelompok Islam pendukungnya. Namun Gerindra tak ambil pusing. Bagi pengamat, ini karena Gerindra dan Prabowo sudah melakukan hitung-hitungan politik.

Di media sosial, kata Prabowo lebih banyak disebut dibanding Jokowi kala keduanya bertemu Sabtu (13/7/2019) lalu. Sentimen terbanyak itu positif. Sisanya negatif dan netral.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo dianggap belum cukup bikin ekonomi Indonesia lebih baik. Pelaku pasar masih akan melihat kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi, termasuk komposisi kabinet.

Prabowo dan Jokowi berharap pertemuan mereka bisa kembali mengakrabkan masyarakat. Namun Amien Rais dan PKS berharap Prabowo tetap berada di barisan oposisi.

Twit Dahnil yang mengusulkan pemulangan Rizieq Shihab jadi salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga direspons beragam. Perlukah hal itu dilakukan?

Partai koalisi Jokowi-Ma'ruf sebelumnya mengklaim dukungan mereka tanpa syarat. Namun, saat ini satu per satu parpol pengusung mulai minta jatah menteri.

PKS berdalih ketidakhadiran perwakilan partai tak akan membatalkan penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

PKS berharap koalisi pendukung Prabowo-Sandi bertransformasi jadi blok oposisi. Keinginan ini sulit terwujud karena partai punya kepentingan masing-masing.

PAN akan menentukan arah dukungan usai Pilpres 2019 melalui rapat kerja nasional.

Partai pendukung Jokowi dan Ma'ruf bisa jadi resisten dengan kehadiran Demokrat dan PAN--jika memang mereka benar-benar merapat.

PAN dan Demokrat ingin gabung ke Jokowi. Belum jelas apakah itu benar-benar terjadi atau tidak.

Dalam sidang putusan yang digelar MK, Tirto mencatat setidaknya ada 50 pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa dalil pemohon "tidak beralasan menurut hukum.”