tirto.id - Komis Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019.
Jokowi-Ma'ruf beserta petinggi partai politik pengusungnya hadir langsung dalam penetapan yang dilaksanakan pada Minggu (30/6/2019) sore di Kantor KPU, Jakarta Pusat.
Namun, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak menghadiri acara tersebut. Selain itu, dari lima partai yang tergabung dalam koalisi Adil Makmur, hanya petinggi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat yang terlihat hadir.
Mereka yang hadir yakni Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman, Sekjen PAN Eddy Suparno, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Sementara petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Berkarya tak terlihat hadir dalam acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut. Padahal, KPU mengundang seluruh partai peserta Pilpres 2019 melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tiap parpol.
Dalih PKS dan Berkarya
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera membantah jika tak ada perwakilan PKS yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengklaim PKS mengutus Ketua Biro Organisasi Kinerja dan Administrasi DPP PKS, Muhammad Arfian.
"Pak Arfian ada menerima salinan keputusan KPU. Kami mesti hadir di acara resmi KPU," kata Mardani kepada reporter Tirto, Senin (1/7/2019).
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin mengatakan, kalaupun memang tak ada perwakilan PKS yang hadir, hal itu tak membatalkan penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wapres terpilih.
Bagi Suhud, hal terpenting adalah PKS menghormati putusan MK yang tak mengabulkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Prabowo-Sandiaga.
"Yang terpenting semua pihak menghormati putusan MK dan kami fokus pada hal-hal penting terkait kemaslahatan bangsa ke depan," ucap Suhud kepada reporter Tirto, Senin (1/7/2019).
Sementara itu, Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mengakui bahwa tak ada perwakilan dari partainya yang hadir dalam acara di KPU kemarin.
Andi mengatakan, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto sedang ke luar negeri dan Sekjen mereka Priyo Budi Santoso sedang berada di luar kota.
"Jadi pengurus lain tidak mungkin datang tanpa minta diwakili," ucap Andi kepada reporter Tirto, Senin (1/7/2019).
Andi menolak ketidakhadiran partainya dikaitkan dengan kekalahan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019. Ia mengatakan Partai Berkarya memilih untuk fokus membenahi internal partai ketimbang memilih jadi oposisi atau mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Kami fokus benahi internal dan menatap pemilu berikutnya, 2024. Siapa tahu bisa mengusung capres sendiri," ucapnya.
Dosen Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo menilai ketidakhadiran petinggi PKS dan Berkarya dalam acara penetapan KPU lantaran koalisi pertai pengusung Prabowo-Sandiaga telah dibubarkan. Hal itu membuat partai yang tergabung dalam koalisi tersebut tak lagi satu komando.
Suko menambahkan, masing-masing partai politik juga lebih memilih memikirkan langkah mereka ke depan.
"Saya kira mereka sedang berjeda sesaat sambil memikirkan apakah ada lanjutan [sikap politik] atau tidak," ucap Suko kepada reporter Tirto, Senin (1/7/2019).
Suko menilai mereka tak mau lagi berlarut-larut dalam hingar bingar kontestasi pilpres. Apalagi Partai Berkarya gagal melenggang ke Kompleks Parlemen Senayan.
"Saya kira parpol bersikap realistis dalam menyikapi keadaan. Mereka juga harus berbeanah untuk kegiatan politik lainnya," pungkas Suko.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Gilang Ramadhan
