Indeks Pilpres2019

Dalam sidang putusan yang digelar MK, Tirto mencatat setidaknya ada 50 pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa dalil pemohon "tidak beralasan menurut hukum.”

“Tidak tahu ada apa [di MK]. Memangnya MKnya di mana?”

Wacana rekonsiliasi ini sebatas upaya negosiasi politik antara kedua kubu untuk bagi-bagi kekuasaan antara si menang dan si kalah.

Patung Kuda Arjuna Wijaya yang menjadi lokasi aksi kawal Sidang MK menyimpan sejarah sejak masa Orde Baru pimpinan Soeharto.

Sejarah mencatat, hasil Sidang Putusan MK terkait gugatan sengketa Pilpres 2014 menolak seluruh gugatan kubu Prabowo-Hatta.

Diky dan kawan-kawannya mengaku memutuskan tidur di pinggiran jalan sekitar Istiqlal. Beruntung, malam itu langit Jakarta sedang bersahabat, tak ada hujan.

Apa yang diputus hakim MK hari ini sifatnya final dan mengikat. Tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan siapa pun untuk menggugurkannya.

Prabowo-Sandiaga memang ada di Indonesia saat putusan MK. Tapi mereka tidak akan datang ke lokasi. Kehadiran mereka penting untuk meredam kekecewaan para pendukungnya.

Konstelasi Pemilu 2019 akan berakhir setelah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2019. Namun, PA 212 belum menentukan spesifik langkah mereka.

Pengumuman MK tinggal dua hari lagi. Ada yang usul agar sebelum itu Jokowi dan Prabowo bertemu. Tapi, sebagaimana pernyataan salah satu anggota tim sukses Prabowo, itu sulit terealisasi.

Kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantoko berharap video yang mereka serahkan dapat memengarui putusan majelis saat menggelar rapat permusyawaratan hakim.

Heru Widodo pernah menorehkan sejarah gemilang dalam karier hukumnya, yakni memenangkan uji materiil di Sidang MK pada 2017.

Mahduf MD usul agar pemenang pilpres bagi bagi jabatan ke partai oposisi. Hal ini tidak dikehendaki beberapa partai.

BW menyebut hakim MK tidak netral karena memberikan pandangannya soal situng. Tapi bagi pengajar hukum tata negara, itu tidak masalah.

Identitas seorang saksi Prabowo dalam sidang MK disebar pihak tak bertanggung jawab. Ini melanggar hukum, khususnya UU ITE dan UU Adminduk.

Dirunut dari sejarah keilmuannya, saksi ahli BPN di Sidang MK, Jaswar Koto, bukan seorang pakar ilmu statistika.

Hermansyah, saksi yang dihadirkan BPN dalam Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019, bukan pakar dari ITB, melainkan alumni perguruan tinggi tersebut.

Saksi Prabowo untuk sidang sengketa pilpres di MK tak dilindungi LPSK. Alasannya, memang tak ada aturan hukum mengenai itu.

Jokowi mewacanakan aktivis 1998 jadi menteri di pemerintahannya. Namun, keberadaan mereka dinilai bukan jaminan selesaikan kasus HAM masa lalu.

Status Ma'ruf Amin lebih cocok diperkarakan di Bawaslu, lembaga yang bertugas menangani sengketa proses--bukan hasil--pemilu.