tirto.id - Pemilihan Presiden 2019 akan memasuki babak akhir. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan sengketa hasil pemilu yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Kamis (27/6/2019) nanti, semuanya akan berakhir. Pemenang tak bisa lagi diganggu-gugat.
Direktur Riset Charta Politica, Muslimin, mengatakan sebaiknya sebelum itu calon presiden 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto bersama cawapresnya masing-masing bertemu. Pertemuan tersebut diperlukan untuk rekonsiliasi alias memulihkan hubungan terutama di antara para pendukung.
"Pertemuan ini diharapkan bisa menegaskan bahwa pemilu sudah selesai, proses sudah dilalui, kemudian kedua sosok yang punya pengaruh besar bisa menenangkan para pendukung," kata Muslimin kepada reporter Tirto, Selasa (25/6/2019).
"Kedua tokoh ini harus memberikan contoh," tambahnya.
Selain rekonsiliasi, tak ada lagi yang lebih penting, termasuk, misalnya, pembicaraan soal bagi-bagi kekuasaan. Memang ada usul agar perseteruan antar kedua kubu berakhir, pemenang merangkul yang kalah dan memberi mereka jabatan.
"Saya juga tidak setuju 01 mengobral [jabatan ke 02]. Begitu pula sebaliknya. Karena ingin mendapat jabatan menteri, kemudian [02] bergabung dengan pemenang. Tentu harus ada partai yang ada di pihak oposisi," tambahnya.
Sebenarnya usul rekonsiliasi juga diserukan pelbagai pihak, termasuk misalnya oleh barisan muda dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Lantas, apa respons kedua kubu?
TKN: Perlu Ada Pertemuan
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf merespons positif usul ini. Juru Bicara TKN Arya Sinulingga mengatakan kepada reporter Tirto bahwa pertemuan penting agar "kedua kubu lebih tenang" dan "bisa menerima hasil MK dengan baik."
Arya juga sepakat bahwa dalam pertemuan itu tak perlu bicara soal bagi-bagi jabatan. "Kalau soal koalisi belum detail. Tapi tetap kami bangun komunikasi, berikan ruang-ruang [Kubu 02] untuk bergabung [dalam koalisi]," terangnya.
Sejauh ini Demokrat dan PAN--dua partai pendukung Prabowo selain Gerindra, PKS, dan Berkarya--sudah menunjukkan gelagat bergabung ke koalisi Jokowi. Demokrat misalnya, pernah mengutus Agus Harimurti Yudhoyono untuk bertemu langsung dengan Jokowi. Pertemuan sudah dilakukan tiga kali.
Masalahnya meski mereka mengaku sudah melakukan komunikasi dengan kubu Prabowo, pertemuan yang dimaksud belum bisa terlaksana. Dia bilang mungkin Prabowo belum punya waktu. "Itu [pertemuan] tergantung teman-teman 02 juga."
BPN: Tunggu Hasil MK
Namun ternyata bukan karena faktor Prabowo tak ada waktu. Juru Bicara BPN Andre Rosiade menegaskan bahwa mereka belum bisa merespons positif pertemuan ini karena momennya belum tepat. Dia bilang pertemuan sejenis sebaiknya diselenggarakan setelah hakim MK membacakan putusan.
"Saya rasa kami fokus ke MK dulu saja. Nanti pada saat yang tepat, mereka berdua insya Allah bertemu," kata Andre kepada reporter Tirto.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa mereka sebetulnya ingin sekali bertemu Jokowi dan tim sukses. Hal serupa juga diinginkan Jokowi. Selasa (25/6/2019), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan Jokowi sangat ingin bertemu Prabowo.
Luhut juga bilang memang ada utusan Jokowi yang sedang menjajaki komunikasi dengan pihak Prabowo yang tujuan utamanya adalah rekonsiliasi.
Tapi sekali lagi, kata Andre, waktunya tidak pas. "Prabowo nanti akan berkonsultasi dengan partai koalisi. Insya Allah akan bertemu Jokowi," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
