PDIP Sebut Rekonsiliasi Tidak Harus Dengan Bagi-Bagi Kekuasaan

Ketua DPP Partai PDI Perjuangan Andreas Hugo megatakan rekonsiliasi tidak harus ada power sharing atau bagi-bagi kekuasaan. Hal tersebut menanggapi pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang mengatakan rekonsiliasi dengan cara berbagi kekuasaan antara calon presiden yang menang dengan calon presiden yang kalah dalam Pilpres 2019 merupakan cara terbaik.

"Tidak harus ada power sharing, menurut saya terlalu murah kalau itu. Karena ingin mendapat kursi menteri apa yang dijalankan selama ini berubah. Belum tentu juga efektif di dalam pemerintahan ke depan," ujarnya saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Menurutnya, menjadi oposisi bukanlah sebuah kendala. Malahan, adanya oposisi bagus untuk menjalankan demokrasi ke depan.

"Menurut saya kita butuh yang di luar pemerintah [oposisi]. Karena itu tanggung jawab mereka terhadap konstituen," tuturnya.

Kemudian dirinya menerangkan, bukan sepakat atau tidak jika pihaknya harus berbagi kekuasaan dengan partai oposisi yang telah kalah dalam pemilu. Akan tetapi menurutnya, itu suatu hal yang tidak sehat dalam berdemokrasi.

Ia pun menegaskan, jika saat ini partai-partai yang berkoalisi untuk mendukung Capres-Cawapres 01, Jokowi-Ma'ruf sudah cukup untuk mengisi pemerintahan ke depan.

"Sudah cukup, sudah cukup banyak," pungkasnya.

Akan tetapi dirinya menuturkan, itu semua akan diserahkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ya apakah itu perlu dengan power sharing, itu wilayah presiden," tuturnya.

Baca juga artikel terkait PDIP atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan