tirto.id - Koalisi Adil Makmur resmi dibubarkan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jumat (28/6/2019) lalu. Dengan demikian Gerindra, Demokrat, PKS, PAN dan Berkarya kini berjalan sendiri-diri.
PKS, Gerindra, dan Berkarya kemungkinan tetap menjadi parpol oposisi. Sementara PAN dan Demokrat tampaknya tengah mencari-cari peluang bergabung ke koalisi Joko Widodo--meski ini juga belum pasti.
Di satu sisi, Wasekjen PAN Faldo Maldini menyatakan siap jika ada ajakan dari Jokowi untuk berkoalisi. "Diajak ya syukur, meskipun kami juga tahu diri sebagai parpol," kata Faldo di Jakarta Sabtu (29/6/2019).
Namun di sisi lain, Faldo juga menegaskan mereka siap bila kader-kader memutuskan partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu memilih untuk menjadi barisan oposisi. Semua akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional yang akan digelar paling lambat tiga minggu lagi.
"Di internal PAN sendiri banyak yang ingin berada di barisan oposisi, tapi yang ingin bergabung [ke Jokowi] juga tidak sedikit," aku Faldo.
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menegaskan opsi merapat ke pemerintahan muncul karena perpecahan yang terjadi karena Pemilu 2019 perlu 'diobati'. Ia merasa PAN dapat melakukannya dengan bergabung ke pemerintahan.
"Kami siap menyebrang untuk mengatakan kepada rakyat [bahwa] PAN punya kebesaran hati untuk mendukung [pemerintahan Jokowi]," kata Bara dalam kesempatan yang sama.
Sama seperti Faldo, Bara memastikan semua akan diputuskan dalam Rakernas. "Kami akan putuskan secepatnya melalui proses konstitusional."
Seperti PAN yang belum bisa memastikan orientasi partai setelah gagal memenangkan Prabowo-Sandiaga, Demokrat juga belum tegas mengatakan akan ke mana mereka setelah putusan MK. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya akan melihat penawaran dan permintaan (supply and demand) dari kubu Jokowi-Mar'uf terlebih dulu sebelum menyatakan sikap resmi.
Komunikasi dengan kubu Jokowi akan dijalin partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
"Masih memerlukan waktu untuk komunikasi. Kami lihat demand-nya bagaimana, ini kan supply dan demand. Kalau demand-nya menguntungkan Demokrat, saya kira akan dipertimbangkan," ucap Syarief, juga di Menteng.
Selain apa tawaran petahana, Syarief juga mengaku mereka akan mempertimbangkan suara kader yang dihimpun lewat survei internal. "Masih ada waktu untuk melakukan survei," katanya.
Syarief sendiri mengaku tak masalah apa pun keputusan partai. Dia bilang Demokrat sudah punya pengalaman baik sebagai partai pendukung pemerintahan (periode 2004-2014) atau oposisi (periode 2014-2019).
"Kami cukup nyaman di posisi mana pun," aku Syarief.
Demi Kenaikan Elektabilitas
Dosen Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melihat besar kemungkinan dua partai tersebut bergabung ke koalisi Jokowi. Alasannya sederhana: bergabung ke Jokowi adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan elektabilitas untuk kepentingan 2024.
Karena alasan ini pula menurutkan PKS tak bakal bergabung. "Kalau dia [PKS] di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," katanya.
Sementara Gerindra, menurut Hendri, ada kemungkinan bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi.
"Gerindra apakah mungkin? Mungkin. Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah. Pasti ada kader-kader atau pun simpatisan Gerindra yang dahaga [kekuasaan]," pungkas Hendri.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
