tirto.id - Sandiaga Uno, calon wakil presiden yang gagal, menyatakan sikap akan jadi oposisi. "Saya terhormat jika ada kesempatan untuk menjadi oposisi. Mengawasi kinerja pemerintahan," katanya kepada wartawan saat bertemu Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, di kawasan Kemang, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).
Sandiaga bertemu Erick, sohibnya, beberapa jam setelah bekas pasangannya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto, bertemu Presiden Joko Widodo di Stasiun MRT Lebak Bulus.
Seakan kurang puas, pernyataan serupa kembali disampaikan Sandiaga dalam diskusi milenial pasca-pilpres di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta Pusat, Ahad (14/7/2019) kemarin. Bagi Sandiaga, oposisi bukan sosok antagonis dalam sistem pemerintahan. Oposisi, kata dia, justru bisa jadi cermin bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
"Saya rasa, kualitas demokrasi meningkat kalau semua menyadari peran bahwa yang terpilih diberi kesempatan memerintah. Yang tidak [terpilih], konsisten mengoreksi dan tingkatkan pengawasan kepada pemerintah," tegas Sandiaga.
Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, mengatakan menjadi oposisi memang menguntungkan Sandiaga, alih-alih memilih bergabung ke pemerintahan. Dengan memilih posisi itu, Sandiaga bisa mempertahankan basis pemilih yang telah mendukungnya pada Pilpres 2019.
"Sandi punya keunggulan-keunggulan tertentu, antara lain masih muda bahkan representasi milenial, didukung emak-emak, kalangan pengusaha, basis massa Islam dengan segmen tertentu, bahkan bisa masuk ke kalangan lintas parpol," kata Muslimin kepada reporter Tirto, Senin (15/7/2019).
"Jadi, lakon sebagai oposisi adalah panggung politik bagi dia [Sandiaga] untuk mengkapitalisasi kelemahan-kelemahan pemerintah selaku representasi parpol pemenang pemilu 2019," tambahnya.
Hal serupa sempat diutarakan Direktur Eksekutif Puskapol Fisip UI Aditya Perdana. Jadi oposisi juga membuat Sandiaga bisa lebih fleksibel mengorganisir pendukung sejak jauh-jauh hari. Ini tidak bisa dilakukan jika misalnya dia bergabung ke petahana setelah diberi jabatan.
Selain waktu yang mungkin tersita, gabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga membuatnya kemungkinan memilih untuk tak banyak mengkritik, padahal kritiklah yang membuat nama dia bisa lebih melambung.
"Kalau oposisi, kan, dia bisa berbeda pendapat, sekeras apa pun, pasti dihormati. Akan mudah juga menarik simpati publik terhadap pandangan-pandangan itu," kata Aditya awal Juli lalu.
Dan semua ini, kata Muslimin, akan semakin efektif jika Sandiaga bergabung dalam kelompok tertentu. Entah ormas atau partai.
Masalahnya sampai saat ini Sandiaga tak tercatat sebagai kader partai mana pun. Dia juga bukan anggota apalagi pengurus ormas tertentu. Dengan tak terafiliasi dengan kelompok tertentu, suara-suara/kritik Sandiaga ke pemerintahan bisa jadi kurang signifikan.
Bekas Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini sebetulnya dekat dengan sejumlah kelompok, sejak muncul dalam dunia politik Indonesia.
Sandiaga, misalnya, pernah tercatat sebagai kader Gerindra, sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah menyatakan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo--yang kalah dari Jokowi-Ma'ruf. Setelah itu tak ada kabar lagi apakah dia akan jadi kader Gerindra lagi atau tidak.
Dia juga sempat disebut-sebut bisa masuk ke PAN, sebab di partai berlambang matahari itu belum ada figur ideal sebagai ikon partai.
Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), ormas yang didirikan Anis Matta dan Fahri Hamzah dan mungkin akan jadi partai, juga tertarik memboyong Sandiaga.
Namun, Sandiaga tak tertarik dengan semua itu karena punya cara sendiri. Dia bilang akan fokus membesarkan OK OCE dan Rumah Siap Kerja. "Itu bagian dari pendekatan agar terus berada di tengah masyarakat," kata Sandiaga.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Gilang Ramadhan
