Indeks Pilpres 2019

Tim kuasa hukum KPU menilai link berita tidak bisa dijadikan bukti sengketa Pemilu. Sebab, dasar hukum sengketa Pemilu 2019 tidak mengatur link sebagai dasar berita.

KPU menolak perbaikan permohonan Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019.

Tim hukum KPU menegaskan mereka menolak dalil yang dibacakan kubu Prabowo-Sandiaga selaku pemohon, Selasa (18/6/2019).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyatakan siap mendengarkan jawaban dari pihak termohon yakni KPU, TKN Jokowi-Ma'ruf, dan Bawaslu.

Empat fokus masalah dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yakni soal DPT, soal masalah input data pada Situng, masalah dana kampanye, serta masalah status pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

KPU telah menyerahkan 300 halaman jawaban gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang dilayangkan BPN Prabowo-Sandiaga.

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf telah menyiapkan 30 alat bukti untuk membuktikan dalil Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa Pilpres di MK tidak tepat.

Menjelang sidang sengketa Pilpres, pihak kepolisian telah menyiapkan 13.747 personel untuk mengamankan sidang di MK, Selasa (18/6/2019).

MK kembali menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 hari ini dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon.

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf menilai materi gugatan yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga ke MK sulit untuk dibuktikan.  

Yusril mengkritik langkah Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga yang meminta bantuan ke LPSK. Dia curiga langkah itu untuk memunculkan kesan bahwa saksi-saksi BPN terancam. 

Yusril menyatakan Tim Hukum Jokowi-Maruf sudah menyiapkan eksepsi yang isinya meminta MK menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga. 

PKB menilai Koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah gemuk, sehingga tak perlu menambah anggota lagi, kecuali punya tujuan untuk rekonsiliasi usai Pilpres 2019.

Kepolisian mengalihkan arus lalu lintas di sekitar Gedung MK mulai Senin malam hingga Selasa besok. 

Menurut Wiranto, pengajuan perlindungan saksi yang memberikan keterangan di MK diperbolehkan karena diatur dalam Undang-undang.

Wiranto menyatakan pertemuannya dengan Muzakir Manaf (Mualem) pada Selasa besok tidak untuk membahas wacana referendum Aceh.

Menurut Nicholay, saksi-saksi ini sangat dibutuhkan untuk menguatkan bukti-bukti dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

Perlindungan saksi BPN Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa pilpres di MK diperlukan agar pengancaman seperti 2014 tak berulang.

Kesaksian ini dianggap sangat penting oleh Priyo sehingga MK perlu mengabulkan permohonan tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga agar LPSK memberikan perlindungan.

Selain menyiapkan jawaban, KPU juga akan menyampaikan keberatan atas permohonan gugatan BPN terkait PHPU Pilpres 2019.