Indeks Pilpres 2019

Saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga mendadak meminta izin untuk buang air kecil di tengah sidang sengketa hasil Pilpres 2019 berlangsung di Mahkamah Konstitusi. 

Saksi Prabowo untuk sidang sengketa pilpres di MK tak dilindungi LPSK. Alasannya, memang tak ada aturan hukum mengenai itu.

MK memberi waktu 1-2 jam kepada BPN Prabowo-Sandi untuk membawa bukti yang diklaimnya ada DPT 17,5 juta siluman.

Ketua MK menyebut belum ada bukti fisik yaitu p144, p145, p148 sampai dengan p155, p158, p161, p164, p168, p174, dan p175.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga tentang barang bukti P155 berupa dokumen terkait tuduhan 17,5 juta DPT yang dianggap bermasalah.

LPSK hanya bisa memberikan perlindungan saksi yang tersangkut dengan hukum pidana saja.

Hakim MK Arief Hidayat hampir mengusir Bambang Widjojanto karena terus-menerus menginterupsi hakim saat bertanya kepada saksi yang dihadirkan di Sidang MK, Rabu (19/6/2019).

Ketua MK Anwar Usman menyatakan ada 31 item yang terdiri dari 94 boks kontainer berkas bukti yang ditarik oleh tim hukum BPN.

Dalam persidangan, saksi Agus menjelaskan kalau ia bersama timnya menemukan pemilih invalid hingga 17,5 juta dan kubu 02 sudah meminta agar KPU mengoreksi DPT tersebut.

Tim kuasa hukum 01 Yusril Ihza Mahendra menyebut langkah kubu 02 yang tidak bisa menghadirkan bukti di persidangan.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan kepada kubu Prabowo-Sandiaga agar menghadirkan bukti klaim 17,5 juta. Sebab, hakim tidak menemukan bukti dalil klaim 17,5 juta di persidangan.

Agus Maksum, saksi untuk Prabowo-Sandi, kurang menjawab pertanyaan dengan baik. Dia bahkan sempat mengubah keterangan.

Hakim konstitusi, I Gede Dewa Palguna tiba-tiba menanyakan konsistensi jawaban Agus ini. Palguna mengingatkan awalnya Agus meyakini sosok Udung tak ada di dunia ini tapi berubah jadi tidak tahu.

Saksi Agus Maksum yang dihadirkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menyebut kalau mereka sudah menyampaikan detail 17,5 juta pemilih tidak wajar dalam Pemilu 2019.

Teguran ini terkait dengan pernyataan Agus sebelumnya menggunakan diksi manipulatif atau siluman saat menyebut bahwa ia dan timnya menemukan adanya dugaan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta.

KPU menyebut jumlah DPT akhir nasional sebanyak 192.866.254 pemilih.

KK palsu itu, kata Agus, terindikasi dari kode penomoran yang tak wajar. Menurut Agus hasil temuannya ada lebih dari satu juta KK manipulatif, dan sebanyak 117 ribu ia dapati berasal dari empat kabupaten yakni Banyuwangi, Majalengka, Magelang dan Bogor.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019), Agus menceritakan kalau ia dan timnya menemukan KTP palsu hingga satu juta.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi selaku pemohon perkara sengketa hasil Pilpres 2019, menghadirkan dua orang ahli dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim Aswanto kembali mengingatkan bila saksi tak memberikan keterangannya dengan benar maka akan menyulitkan hakim konstitusi dalam mengeluarkan keputusan termasuk adanya ancaman pidana bila ada kesaksian palsu.