Indeks Pilpres 2019

Berkas bukti tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak dapat diverifikasi karena tidak disusun sesuai aturan.

Saksi pertama dari tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum mengakui mendapat ancaman pada April lalu, sebelum ia akan bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2019.

KPU sudah menentukan saksi dan ahli yang direncanakan akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres, Kamis (20/6/2019).

Menurut Bambang, sebagai gantinya terdapat kurang lebih 30 kontainer yang sudah diverifikasi oleh kepaniteraan MK. Bambang mengatakan pihaknya juga akan merapikan barang-barang bukti tersebut.

Link live streaming Sidang MK terkait sengketa hasil Pilpres pada 19 Juni 2019.

Tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga siap menghadirkan 15 saksi dan 2 ahli pada sidang PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Kubu Jokowi-Maruf menyatakan siap mengikuti sidang sengketa Pemilu 2019 pada Rabu (19/6/2019). Tim hukum Jokowi-Maruf siap mendengarkan keterangan saksi dalam sidang dengan agenda pembuktian hari ini.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilanjutkan pada hari ini dengan menghadirkan saksi dari kubu 02.

Soal peluang kubu oposisi merapat ke Istana, Jokowi pernah berkata: "Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama."

Jokowi mewacanakan aktivis 1998 jadi menteri di pemerintahannya. Namun, keberadaan mereka dinilai bukan jaminan selesaikan kasus HAM masa lalu.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada Rabu (19/6/2019). Pada hari itu, agenda sidang ialah menghadirkan saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga.

Bambang berharap MK bisa memberi kelonggaran dengan memperbolehkan menghadirkan banyak saksi.

Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta semua pihak tidak mengesankan sidang di MK sebagai tempat yang menyeramkan.  

Hakim MK akan menanyakan langsung terkait dengan ancaman yang dialami saksi dan ahli dari BPN Prabowo-Sandi.

Saat menjawab gugatan kubu Prabowo-Sandi di MK, Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran netralitas Polri dan BIN di Pilpres 2019.  

Alasan hakim MK tak memenuhi perlindungan saksi BPN Prabowo-Sandi, karena saksi yang dilindungi LPSK berdasar kasus pidana.

Status Ma'ruf Amin lebih cocok diperkarakan di Bawaslu, lembaga yang bertugas menangani sengketa proses--bukan hasil--pemilu.

Yusril mengatakan seluruh dalil Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno tidak memiliki kausalitas dengan perolehan suara dan hasil pemilu.

Luhut mengatakan, sumbangan sebesar Rp19,5 miliar itu adalah dana dari rekening TKN Jokowi-Ma'ruf untuk tim kampanye daerah.

Tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf tak setuju bila seruan itu dianggap melanggar prinsip rahasia dan bebas dalam pemilu karena mengajak pemilih memakai baju putih ke TPS.