Indeks Pilkada

MK mengubah isi Pasal 7 ayat 2 huruf g sehingga calon kepala daerah harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya eks koruptor boleh maju pilkada setelah 5 tahun keluar bui.

Mendagri Tito Karnavian tak mempermasalahkan eks napi koruptor ikut pilkada. Sikapnya ini dinilai gegabah dan gagal paham soal restorative justice.

Tujuh partai yang dilobi Denny adalah Gerindra, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP.

DPR sebut ada Kapolda yang sudah mendeklarasikan diri maju dalam Pilkada 2020 namun belum mengundurkan diri.

Irjen Pol Firli Bahuri kini resmi menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

Menurut KPK, mahalnya biaya pilkada langsung dapat ditekan dengan program koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan APIP dan pencegahan di sektor politik.

Menurut Tito hanya daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity) yang tinggi yang bisa melaksanakan Pilkada secara langsung.

MK menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta Pilkada.

Wacana revisi UU Pilkada juga membuka opsi agar DPR bisa tetap menjabat meski maju dalam gelaran pemilihan kepala daerah.

Opsi lain: Pilkada langsung hanya dilakukan di kabupaten/kota atau di daerah-daerah yang dianggap mampu menjalankannya.

Wacana Tito Karnavian untuk mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai tak hilangkan politik uang dan biaya tinggi.

Tito Karnavian mengatakan salah satu masalah kompleks yang akan dihadapi Idham adalah pilkada 2020.

Faldo adalah wonderkid politik di Indonesia dan dia adalah satu contoh yang mau bergumul tanpa terpaku pada satu partai.

Gibran Rakabuming Raka awalnya tidak ingin berpolitik. Setelah bapaknya menang pilpres kedua kali, tiba-tiba dia mantap menyatakan sikap ingin ikut dalam Pilkada 2020.

Soal teknologi yang akan digunakan dalam e-rekapitulasi, KPU tak boleh menganggap enteng masalah ini.

Perludem mengusulkan ada revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Tujuannya untuk memasukkan peraturan yang melarang mantan koruptor maju ke pilkada. 

Kongres V PDIP merekomendasikan pemisahan waktu penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 23 September 2020 terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Jika KPU ingin melarang eks napi koruptor nyalon di Pilkada pemerintah harus, membuat peraturan baru yang tidak bertentangan dengan UU.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan kunci utama masih adanya caleg eks napi adalah seleksi di tingkat partai. Bila partai politik komitmen untuk memberantas korupsi pasti tak akan mengusung calon yang pernah tersangkut kasus korupsi.