Indeks Pilkada

PDIP mengumumkan calon kepala daerah gelombang V yang akan diusung dalam Pilkada 2020 yang digelar secara serentak.

PDIP mengapresiasi kepolisian yang bergerak cepat untuk menangkap pelaku penyerangan komunitas Syiah di Solo.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi memberikan surat rekomendasi kepada bakal calon pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa pada Pilwalkot Surakarta.

Gerindra meyakini Denny Indrayana mampu menarik dukungan publik karena saat ini Kalsel membutuhkan pemimpin baru untuk lima tahun kedepan.

Uji publik draf peraturan KPU soal Pilkada 2020 di tengah pandemi resmi digelar hari ini.

Jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 disepakati berlangsung pada 9 Desember tahun ini. Pemerintah, Komisi II DPR dan KPU sudah menyepakati hal ini.

Komaruddin Watubun khawatir tahapan-tahapan Pilkada 2020 berpotensi membuat kerumunan massa dalam jumlah yang banyak.

Agak sulit menjerat Bupati Klaten Sri Mulyani karena saat ini ia belum menjadi calon tetap dan belum masuk masa kampanye.

Muka Bupati Klaten Sri Mulyani tertempel di bansos dari pemerintah pusat. Ia diduga menyalahgunakan wewenang untuk pencitraan.

Rencana penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan tahapan persiapannya disetujui oleh Komisi II DPR RI. 

KPU belum ada rencana menunda pelaksanaan Pemilukada 2020 meski ada ancaman pandemi corona (COVID-19).

Mahfud MD menuding banyak penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja berdasarkan "gosip."

Calon kepala daerah dari PDIP di Pilkada 2020 dilarang membuat visi-misi sendiri yang berbeda dengan kebijakan partai.

Gibran dan Bobby dianggap punya hak dipilih dan memilih. 

Polarisasi politik tak selesai ketika Pilpres 2019 berakhir. Ungkapan-ungkapan pendukung Anies dan pendukung Risma mencerminkan hal itu.

Efek ekor jas di pemilihan presiden tak berdampak pada perolehan suara pemilu legislatif.

Mendagri Tito Karnavian melarang kepala daerah untuk melakukan mutasi terhadap pejabatnya selama Pilkada 2020.

Hasto menyebut Gibran Rakabuming masih berpeluang maju pilkada dari PDIP meski terkendala aturan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan narapidana korupsi tak bisa langsung ikut pilkada. Hal ini disepakati PKB, Golkar, PKS dan PDIP.

KPK berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memutus bahwa eks terpidana kasus korupsi dilarang langsung ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2020).