Indeks Pilkada

Posisi Jokowi sebagai kepala negara dinilai beresiko secara etika saat membolehkan anaknya, Gibran Rakabuming maju dalam bursa Wali Kota Solo.

KPU memandang bahwa UU pemilu itu perlu diperbaharui, terutama menyangkut keserentakan pemilu.

Politik mustahil dilepaskan dari bencana, khususnya human-made disaster.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.

Pemerintah sempat menerbitkan undang-undang untuk mengenalkan sistem pilkada langsung. Belum sempat terwujud karena dihadang Demokrasi Terpimpin Sukarno.

Bawaslu mengakui banyaknya petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia akibat kelelahan menjadi pertimbangan lembaga itu dalam menilai kelayakan pemilihan serentak dilanjutkan atau tidak.

Hasan menilai, wewenang penerbitan IUP justru dimanfaatkan politikus untuk mencari dukungan pengusaha.

Komaidi mengatakan, ada banyak kepala daerah yang mengincar pundi-pundi uang dari izin tambang.

Pilkada tidak langsung juga mempunyai potensi korupsi antar anggota DPRD dan calon kepala daerahnya bila nanti terpilih.

Cairnya THR hingga Pilkada serentak mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018.

Beberapa calon untuk
calon wakil presiden (Cawapres) Jokowi
di Pemilihan Presiden 2019.

“... jangan asal melawan arus, tentu demi kebaikan. Dalam hal ini demi kebaikan dunia dan akhirat,” kata Yusuf Supendi.

Protes dengan membuat surat suara tak valid atau tidak datang sekalian ke TPS jadi tradisi orang-orang yang muak dengan praktik demokrasi yang sedang berjalan.

Bila menang, mereka
langsung diberhentikan
sesudah dilantik.

Pemilih maupun saksi juga tidak diperbolehkan mengenakan atribut dukungan terhadap salah satu paslon saat mencoblos di Pilkada Serentak 2018.

MUI meminta umat Islam menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018.

Kebijakan penetapan hari libur di semua daerah diputuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada nanti.

"Jamin hak pemilih, pastikan betul kelancaran dan keamanannya," kata M Iriawan

Bawaslu mengeluhkan aparat Satpol PP di sebagian daerah masih meminta "biaya operasional" saat membantu pencopotan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

Parpol yang semestinya mengokohkan platform justru sibuk menggaet tokoh luar.