Indeks Pilkada

PDIP buka komunikasi dengan partai politik lain untuk berkoalisi mengusung cagub dan cawagub di Pilgub Jawa Barat.

Pilkada nanti dinilai akan berlangsung sengit. Pertarungan antara pihak yang meminta dukungan Jokowi, Prabowo maupun kekuatan partai.

Selain Kaesang Pangarep, polling oleh lembaga survei lokal di Solo juga memunculkan nama anak FX Hadi Rudyatmo hingga anak Akbar Tanjung jadi cawalkot Solo.

Ia menilai Pemerintah Indonesia sudah berpengalaman dalam mengawal pilkada. Maka itu, dia yakin pilkada pada akhir 2024 dapat berjalan dengan baik.

BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada seluruh petugas KPPS diambil dari APBD masing-masing provinsi, kota, dan kabupaten.

Situasi domestik tahun depan yang bertepatan dengan tahun politik akan mendongkrak perputaran uang mencapai Rp100 triliun.

Ditjen Aptika menyepakati perjanjian kerjasama dengan KASN untuk mengawasi netralitas ASN di ruang digital.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan urgensi mempercepat pilkada serentak 2024 menjadi September.

Berikut jadwal Pilkada serentak 2024, info soal kertas surat suara Pemilu dan parpol.

TII merekomendasikan KPU dan Bawaslu perlu membuat peraturan teknis untuk pemilu dan Pilkada yang secara spesifik mengatur kampanye politik di medsos.

Jokowi menegaskan bahwa dia tidak akan ikut campur atas keputusan anak-anaknya terkait dunia politik, termasuk rencana Kaesang terjun ke politik.

Dana hibah Rp206 miliar untuk Pilkada DKI 2024 berasal dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Bawaslu mengingatkan bahwa ASN harus netral di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Mereka hanya boleh bersikap tidak netral ketika di bilik suara.

Hasil survei SMRC menunjukkan religiositas seseorang dalam memilih kandidat politik tidak berdampak signifikan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan ketua dan anggota KPU Sabu Raijua karena tidak teliti dalam verifikasi Pilkada 2020.

Partisipasi warga negara dalam politik menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara demokrasi.

Dari 32 perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK), 16 perkara diminta lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).