Indeks Pertumbuhan Ekonomi

Riset Bahana Securities secara optimistis meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu menjangkau 5,3 persen pada 2017 meskipun situasi perekonomian global serba tidak menentu. 

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan berfokus menekan angka kesenjangan di tahun 2017. Fokus kebijakan di tengah masih tingginya angka kemiskinan itu sejalan dengan opini bank dunia.

Kinerja moncer perekonomian Indonesia selama 2016 kemarin mendorong optimisme Goldman Sach Regional Asia Pasifik terhadap proyeksi di tahun ini. Sejumlah faktor penghambat pertumbuhan memang masih ada, tapi Indonesia diperkirakan bisa mengatasinya dan mampu mencapai pertumbuhan 5,3 persen di 2017.

Dalam laporan kajian ekonomi daerah, Bali disebutkan memiliki pertumbuhan perekonomian lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Pencapaian itu juga didukung musim liburan akhir dan awal tahun.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat kontribusi pertanian baru mencapai 13,8 persen terhadap pendapatan domestik bruto (GDP), padahal sebanyak 40 persen tenaga kerja berasal dari sektor pertanian.

IMF mengatakan perekonomian Indonesia terus membaik, seiring dengan dukungan kebijakan-kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah Indonesia dinilai berhasil mengendalikan arus perubahan perekonomian global.

Status India yang menyalip Cina sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia tahun ini diprediksikan jatuh setelah penarikan nominal besar mata uang rupee yang berimbas pada aktivitas bisnis di sana.

REI berharap pemerintah memberikan kepastian investasi dalam industri properti, menyusul sektor ini diperkirakan membaik pada 2017.

Bank Indonesia (BI) telah memberi sinyal mengubah kebijakan moneternya dari stabilitas perekonomian. Dengan laju inflasi yang terjaga pada pertengahan 2016, kebijakan moneter BI menekankan pada pertumbuhan ekonomi.

Total pendapatan instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada 2019 diproyeksikan akan mencapai Rp73 trilliun.

Uang elektronik bisa memberikan dampak psikologis bagi penggunanya dan perlahan bisa membawa orang Indonesia pada ekonomi digital.

Kombinasi kebijakan seperti pembenahan infrastruktur, deregulasi, sumber daya manusia, fiskal, dan kebijakan sektor yang dicanangkan pemerintah bisa memperkuat kinerja perekonomian pada 2017 dan tumbuh melebihi potensinya.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperlukan akselerasi belanja pemerintah di mana hal ini merujuk pada membaiknya neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar yang menguat dan trend penurunan suku bunga ternyata belum memberikan sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini.

Realisasi proyek listrik 35.000 MW hingga 2016 masih jauh dari harapan. Presiden Jokowi pun mengungkit proyek pembangkit listrik yang mangkrak selama 7 hingga 8 tahun dan mengancam membawanya ke KPK. Ia tak ingin hal yang sama terjadi pada proyek listrik 35.000 MW.

Sri Mulyani menyatakan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2017 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, tingkat inflasi empat persen dan APBN 2017 masih dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia saat ini.

Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050 di belakang Cina, India, dan Amerika Serikat.

Sebelum terpilih menjadi presiden, Joko Widodo menebar janji-janji dan program di bidang ekonomi. Dua tahun setelah ia terpilih, sejauh apa janji-janji itu mampu ia penuhi?

Meratanya perluasan kesempatan kerja di seluruh negeri maka akan mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Dengan demikian harapan untuk mengurai pengangguran menuai kemakmuran dapat segera terwujud.

ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya 5 persen. ADB menyebut pelemahan kinerja investasi dan ekspor sebagai penyebab turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam persaingan global, pemerintah akan fokus membangun sektor-sektor unggulan, dan meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya logistik dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan aturan birokrasi.