tirto.id - Center of Reform on Economics (CORE) menilai target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang pernah dicanangkan Presiden Joko Widodo di awal kepemimpinannya cukup realistis dan dapat dicapai.
Menurut Direktur Riset CORE, Piter Abdullah, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen. Pasalnya, kendati perekonomian global tengah bergejolak, negara-negara dunia seperti Filipina, Vietnam yang masih berada dalam lingkup ASEAN masih mampu bertumbuh di angka 6 persen.
Hal ini berbeda dengan ungkapan Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto yang mengatakan target 7 persen sulit dicapai. Penyebabnya ketidakpastian ekonomi global seperti perang dagang, suku bunga The FED, hingga hambatan ekspor sehingga dapat menyebabkan hasil yang berbeda jauh dari asumsi di awal perencanaannya.
Dengan demikian, capaian pertumbuhan ekonomi pemerintah di angka 5,17 persen selama 2018 dianggap sudah cukup menggembirakan.
“Target 7 persen di awal pemerintahan Jokowi itu realistis sebenarnya. Bukan target yang mengada-ngada,” ucap Piter saat dihubungi reporter Tirto pada Kamis (7/2019).
Namun, Piter mafhum jika target itu tak kunjung tercapai hingga di penghujung tahun pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan pemerintah belum memiliki rencana jelas untuk mencapainya. Target pertumbuhan ekonomi di angka 7 persen seolah-olah hanya dicantumkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tanpa peta jalan yang jelas.
Selain faktor eksternal, Piter menyoroti adanya kebijakan industri dan perdagangan yang tidak banyak berubah dari pemerintah sebelumnya. Seperti misalnya, suku bunga yang masih tinggi sehingga mempersulit peminjaman modal usaha dan proses perizinan yang belum semudah yang digaungkan pemerintah.
Selain itu, kritik Piter juga diarahkan pada kebijakan pemerintah yang belum banyak mampu mendorong investasi.
Dari hasil wawancara yang dilakukan lembaganya, Piter menuturkan pemerintah belum menyentuh persoalan penghambat investasi seperti inkonsistensi kebijakan, perburuhan, dan masalah pembabasan lahan serta koordinasi pusat dan daerah.
“Pemerintah hanya mencantumkan tapi gak ada konsep mewujudkannya. Gak pergi kemana-mana. Begitu gak tercapai, baru bilang sulit ya itu,” ucap Piter.
“Banyak kebijakan yang tidak konsisten oleh pelaku usaha,” tambah Piter.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
