Kenapa Jokowi Gagal Bikin Ekonomi Tumbuh 7 Persen?

tirto.id - "Saya yakin 7 persen bukan sesuatu yang sulit”.

Saat debat Capres sesi II di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014), Joko Widodo (Jokowi) meyakini ekonomi bisa tumbuh 7 persen bukan suatu yang sulit. Dalam nota keuangan RAPBN 2015 itu (PDF), pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi periode 2016 hingga 2018 bergerak pada kisaran 6,3 persen hingga 7,8 persen dengan kecenderungan terus meningkat.

Namun, setelah empat tahun berkuasa, untuk menggapai target 7 persen tak hanya sulit, tapi mustahil setidaknya hingga awal 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 hanya sebesar 5,17 persen. Memang pertumbuhannya lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada 2017 dan 2016 yang masing-masing sebesar 5,07 persen dan 5,03 persen. Namun, capaian ekonomi itu masuk kategori tumbuh stagnan.

Pada masa pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh di atas 6 persen. Namun, semenjak SBY berkuasa ada tren perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama di ujung kekuasaan. Pada 2014 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,02 persen, melambat sejak sejak 2010 yang rata-rata menyentuh angka 6 persen. Pertumbuhan ekonomi menyentuh titik nadir dengan pertumbuhan hanya sebesar 4,5 persen pada 2009.

Perlambatan maupun percepatan pertumbuhan ekonomi era SBY hingga tak terlepas dari kondisi ekonomi global. Pada awal kepemimpinan SBY, diwarnai dengan kenaikan harga komoditas yang berlangsung dari 2003 sampai pertengahan 2008. Itu tentu memberikan manfaat yang besar pada perekonomian Indonesia yang masih menggantungkan ekonomi dari ekspor komoditas atau bahan mentah.

Bank Dunia dalam laporan berjudul Perkembangan, Pemicu dan Dampak Harga Komoditas: Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia (PDF) yang terbit Maret 2011 menyebut kenaikan harga komoditas menghasilkan pertumbuhan total ekspor sekitar 14 persen per tahun selama periode 2003-2008. Angka itu merupakan ekspansi ekspor tertinggi dan paling berkelanjutan yang dialami Indonesia.

Harga komoditas yang tinggi meningkatkan total pendapatan Indonesia rata-rata sebesar 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2004-2007. Empat komoditas menjadi primadona utama yaitu minyak sawit, nikel, tembaga dan batu bara, menyumbang hampir separuh total pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia pada 2007. Saat itu, ekonomi Indonesia melejit hingga 6,35 persen.

Pendapatan ekspor yang menggairahkan ini menambah surplus neraca perdagangan dan meningkatkan cadangan devisa Indonesia hampir dua kali lipat dari tahun 2002 sampai 2007. Peningkatan nilai produksi komoditas mencapai 40 persen dari pertumbuhan nominal PDB tahun 2005-2007.

Pendapatan masyarakat di berbagai provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, terutama kawasan perkebunan dan pertambangan Sumatra dan Kalimantan, juga meningkat tajam. Ini mendorong angka penjualan mobil dan sepeda motor meningkat sampai dengan 60-80 persen pada pertengahan pertama tahun 2008. Kenaikan harga komoditas juga meningkatkan pendapatan pemerintah dan menyumbang kepada penurunan angka kemiskinan periode 2005- 2008, yang sebagian disumbang oleh kenaikan pendapatan di sektor pertanian.

Namun, itu semua adalah kenikmatan semu. Pertumbuhan tersebut bukan didasarkan pada penambahan jumlah volume ekspor melainkan bersifat nominal atau karena kenaikan harga komoditas di pasar internasional. Harga komoditas global yang naik sejak awal 2000, tidak diimbangi oleh peningkatan volume produksi Indonesia.

Contohnya, produksi minyak yang turun separuh selama 10 tahun atau sejak 2000. Indonesia juga tidak memiliki investasi untuk kapasitas produksi baru sektor pertambangan. Bank Dunia bilang, empat per lima pertumbuhan nilai total ekspor komoditas Indonesia periode 2005- 2007 berasal dari kenaikan harga, bukan dari kenaikan produksi. Periode ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada masing-masing di level 5,69 persen, 5,5 persen dan juga 6,35 persen.

Ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas masih terjadi hingga saat ini. Lemak dan minyak hewan atau nabati termasuk crude palm oil (CPO) menjadi primadona kedua dengan nilai mencapai $20,35 miliar atau sekitar 12,51 persen terhadap keseluruhan ekspor (2018).

Barang tambang yang termasuk kategori bijih, kerak dan abu logam serta timah, juga termasuk 10 komoditas utama ekspor Indonesia dengan nilai masing-masing $5,25 miliar dan $1,55 miliar pada tahun lalu. Namun, yang membedakannya harga-harga komoditas itu kini sudah luruh melewati periode booming komoditas.

Peranan ekspor komoditas terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum tergantikan dengan investasi asing langsung, pembangunan infrastruktur maupun manufaktur yang bisa memberikan nilai tambah. Kondisi ini diperparah dengan penurunan harga komoditas non-migas dan migas di pasar internasional.

Rentetan dampaknya berpengaruh pada konsumsi rumah tangga anjlok dan hanya tumbuh 0,09 persen secara kuartalan 2018, meski secara tahunan mampu tumbuh 5,08 persen. Salah satunya terlihat dari penjualan mobil dan motor secara wholesale yang turun masing-masing 2,75 persen dan 3,41 persen secara kuartalan (PDF).

Kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia sepanjang tiga bulan terakhir 2018 bahkan mencatatkan kinerja negatif atau turun 2,22 persen dibanding periode Juli-September, dan secara keseluruhan hanya tumbuh 4,33 persen.

Sementara itu, impor tumbuh signifikan baik secara kuartalan maupun tahunan, masing-masing sebesar 2,96 persen dan 7,10 persen. Impor barang secara tahunan maupun kuartalan terus mengalami kenaikan masing-masing sebesar 12,1 persen dan 0,25 persen, menjadi $49,85 miliar. Salah satu pendorong tingginya impor adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti besi dan baja.

Impor yang lebih tinggi dari ekspor mendorong terjadinya defisit kembar yaitu pada neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Neraca perdagangan Indonesia per Desember 2018 mengalami defisit sebesar $1,1 miliar dan secara akumulatif mengalami defisit $8,57 miliar. Per triwulan III-2018, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar $8,8 miliar setara 3,37 PDB dan secara akumulatif mencapai 2,86 persen dari PDB.

Investasi asing langsung juga berada dalam tren stagnasi bahkan turun. Penanaman modal asing (PMA) Indonesia sepanjang 2018 turun 8,8 persen menjadi Rp392,7 triliun dibanding 2017 yang mencapai Rp440,5 triliun. Realisasi ini juga hanya 82,3 persen dari target yang senilai Rp477,4 triliun.

Selain aspek ekspor-impor, investasi, dan konsumsi rumah tangga yang menggerakkan ekonomi sedang turun, ekonomi saat ini (IV-2018) masih diselamatkan dari pengeluaran konsumsi pemerintah (APBN) yang tumbuh signifikan sampai dengan 37,72 persen. Ini merupakan pengeluaran tertinggi dibanding komponen laju pertumbuhan PDB menurut pengeluaran (PDF). Secara tahunan, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 4,56 persen terhadap PDB.

Angka pertumbuhan ekonomi 2018 yang masih berkutat di angka 5 persen, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan peralihan dari ekonomi komoditas warisan masa silam yang memanjakan. Saat harga komoditas melambung, insentif pemerintah untuk masuk ke sektor industri justru berkurang.

"Alih-alih memilih jalan pintas berupa mengejar ekspor komoditas sebanyak-banyaknya, mumpung harga sedang naik," kata Bhima Yudhistira Adinegara, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kepada Tirto.

Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai Dutch Disease atau "penyakit Belanda", fenomena perekonomian yang merujuk pada akibat yang biasanya ditimbulkan oleh berlimpahnya sumber daya alam di suatu negara. Pemimpin negara kala itu terlena dengan komoditas berlimpah, sehingga lupa untuk berinvestasi ke industri manufaktur. Padahal, manufaktur lebih punya nilai tambah dan tahan terhadap gejolak harga komoditas internasional.

"Bisa dilihat tahun 2001-2002, porsi industri manufaktur Indonesia terhadap PDB sempat di atas 28-29 persen. Sekarang berdasarkan data BPS, porsi industri manufaktur terhadap PDB berada di bawah 20 persen, tepatnya 19 persen tahun 2018," kata Bhima.

Pada tahun politik ini, pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah dengan besarnya pengeluaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa dan belanja politik. Sementara, kinerja ekspor yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan serta investasi asing yang juga belum bisa diandalkan.

Konsumsi rumah tangga juga akan cenderung stagnan di kisaran 5 persen, masyarakat kelas ekonomi menengah atas menahan diri untuk belanja. Pendapatan masyarakat di sektor komoditas perkebunan tahun ini juga masih rendah, seiring dengan belum membaiknya harga sawit dan karet atau komoditas lainnya.

"Jadi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini masih akan berkutat di angka 5 persen," kata Bhima.

Presiden Jokowi harus segera melakukan transformasi ekonomi dari ekspor berbasis komoditas ke industri atau manufaktur. Namun, selama empat tahun berkuasa belum terlihat, sehingga target muluk ekonomi tumbuh 7 persen memang bukan hanya berat tapi jadi mustahil.

Bagi presiden terpilih pada Pilpres 2019, tentu target ekonomi yang tinggi tak bisa diserahkan dengan auto pilot dari booming harga komoditas, karena era itu sudah lewat.