Indeks Perppu

Pratikno membantah adanya isu Perppu MD3 untuk mengubah penetapan kursi ketua DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengatakan, pihaknya tidak mempunyai hak untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan terbitnya Perppu Cipta Kerja dilakukan pemerintah demi kepentingan kemajuan ekonomi Indonesia.

DPR menggelar bertemuan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Gedung DPR, Rabu (11/1/2023).

"Dikatakan Perppu ini menghapus waktu istirahat atau libur. Itu adalah hoaks, tidak benar," kata Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri.

Kemnaker mengungkapkan terdapat dua urgensi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.

Dalam Perppu Cipta Kerja pemerintah hanya mengatur jatah cuti tahunan pada umumnya.

Mengutip Pasal 58 ayat (1) Perppu Cipta Kerja mengatur, PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja.

Pekerja yang telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit.

Dalam pasal 79 ayat 2 huruf b, dijelaskan waktu libur untuk pekerja minimal satu hari dalam seminggu.

Kadin Indonesia menghargai keputusan pemerintah atas penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti UU Cipta Kerja.

DPR menilai pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja tidak memperbaiki sisi proses maupun subtansi dalam UU Cipta Kerja.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. Dalam aturan itu dimuat banyak unsur penting.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan lantaran kebutuhan mendesak.

Presiden Jokowi resmi menandatangani Perppu Pemilu, lalu apakah ini menjadi solusi atas masalah pelaksanaan pemilu atau membuka peluang masalah baru?

Perludem khawatir kehadiran Perppu justru mengganggu pelaksanaan pemilu demi mengakomodir DOB dan nomor urut.

Tito sebut dengan Perppu, maka kewenangan DPR akan semakin berkurang karena hanya miliki 2 pilihan menerima atau menolak.

Opsi Perppu dinilai lebih logis ketimbang merevisi UU Pemilu karena akan memakan banyak waktu.

Komisi II DPR menilai penerbitan Perppu lebih realistis ketimbang revisi UU Pemilu. Pasalnya saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem keuangan Indonesia diperkirakan berkepanjangan.