Indeks Perppu

Pilkada resmi ditunda hingga Desember 2020. Jika COVID-19 belum tuntas, pemerintah bisa menunda kembali pelaksanaan pilkada sesuai Perppu No. 2 tahun 2020 yang diteken Jokowi.

Perppu berikan kekebalan hukum bagi KSSK selama bertugas di tengah pandemi COVID-19, Sri Mulyani jamin tak ada "free rider".

Istana optimistis Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bisa segera disahkan oleh DPR.

Sri Mulyani menyatakan akan segera memungut pajak dari perusahaan seperti Netflix dan Zoom.

Untuk mengatasi dampak pandemi corona di Indonesia, pemerintah menerbitkan Perppu baru yang diteken Presiden Jokowi pada hari ini.

Perppu dapat dikeluarkan karena rasionalitas legislasi yakni terjadi kekosongan hukum atau hukum tidak cukup mengatur ihwal reparasi hak korban.

Jokowi masih mengkalkulasi dari sisi politik sebelum mengeluarkan Perppu UU KPK.

Penolakan terhadap UU KPK hasil revisi juga disampaikan Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie.

Jokowi perlu turun tangan dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) pencegahan eks koruptor nyalon karena revisi UU Pilkada bisa memakan waktu lama.

"Kalau ingin segera, melalui PKPU," ujar JK.

Dengan menggunakan kewenangan atributifnya, KPU dapat menjabarkan soal "berhalangan tetap" dalam peraturan, bagi calon kepala daerah terduga korupsi.

Perppu harus dikeluarkan dengan memperhatikan jadwal dan tahapan pilkada.

Jokowi memang menolak menandatangani draf UU MD3, tapi tidak melakukan langkah nyata setelahnya. Presiden ke-7 Indonesia ini dianggap tidak pernah benar-benar serius.

Menurut Ketua Baleg, rencana Jokowi menerbitkan Perppu pembatalan pasal kontroversial UU MD3 sebagai pencitraan belaka.

Petinggi PPP dan Partai Nasdem menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal bermasalah di hasil revisi UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan bahwa pembahasan Perppu Ormas telah sampai pada tahap penyusunan jadwal dan mekanisme.

Peserta Aksi 287 menunjukan spanduk bernada protes atas pengesahan Perppu Ormas di Monas.

Kehadiran sejumlah perwakilan parpol itu untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), salah satunya Perppu Ormas.

Pro Kontra PERPPU Ormas.

HTI menilai penerbitan Perppu sebagai kezaliman pemerintah.