Indeks Perlindungan Data Pribadi

Maraknya kasus dokumen pribadi muncul ke publik dinilai karena ketidakpahaman institusi pemerintah yang berwenang.

Pembahasan RUU PDP antara pemerintah dengan DPR belum menemui titik terang terkait pembentukan otoritas perlindungan data pribadi.

Jokowi ingin Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi agar segera diselesaikan demi memberikan perlindungan dalam masalah data pribadi.

DPR RI akan kembali memulai pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Kebocoran data yang terjadi terus menerus membuktikan pemerintah tak pernah mau belajar. RUU PDP mendesak disahkan.

Beberapa cara untuk mengamankan data pribadi dan terhindar dari jeratan pinjaman online (pinjol), menurut dosen dan peneliti UGM.

Polisi memastikan tidak ditemukan upaya pengambilan data pada server e-HAC dan aplikasi itu tetap aman digunakan oleh publik.

Terkait keamanan data didalam PeduliLindungi, pemerintah menjamin keamanan data.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal, kejadian serupa kerap terulang sehingga merugikan masyarakat.

eHAC yang diduga bocor ini diklaim sudah tidak digunakan lagi karena ada integrasi data dengan PeduliLindungi yang dikelola Kominfo menggunakan eHAC baru.

BRI Life temukan bukti pelaku kejahatan cyber melakukan instruksi ke dalam sistem BRI Life Syariah dan terdapat 25 ribu pemegang polis.

15 saksi yang telah diperiksa terdiri dari pihak BPJS, vendor, hingga BSSN.

Hari Media Sosial diperingati setiap 10 Juni, masih ada PR terkait penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk menghindari kebocoran data.

Data yang akan disatukan ialah data ijazah, data paspor, data KTP-el, data NPWP, dan data rekening bank dengan alasan mempermudah pelayanan publik.

Tenggat waktu pendaftaran PSE Privat pada PM 5/2020 yang sebelumnya jatuh pada 24 Mei 2021 diperpanjang hingga Desember 2021.

Jubir BSSN Anton Setiawan sebut pihaknya masih mengusut perkara kebocoran data penduduk Indonesia.

Peraturan baru Kominfo membuat platform digital wajib menyetor data pengguna mereka. Aktivis menilai banyak potensi pelanggaran dalam peraturan ini.

Ratusan juta data warga Indonesia bocor, diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Kasus ini sekali lagi membuktikan betapa lemahnya perlindungan digital.

Tak hanya data pribadi, penyedia sistem elektronik juga wajib memutus atau memberi akses jika diminta oleh pemerintah.

Sepertinya tak ada perlindungan data pribadi di Indonesia sehingga bisa-bisanya fotokopi KTP berakhir jadi bungkus gorengan.