Indeks Perlindungan Data Pribadi

Mardani mempertanyakan alokasi anggaran Kominfo dan BSSN yang besar, tapi tampak kewalahan menghadapi Bjorka.

Banyak warganet berbalik mendukung akis-aksi peretas Bjorka. Buah dari lunturnya kepercayaan pada pemerintah.

Mahfud MD minta publik tenang karena sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor.

Perlindungan data pribadi dinilai tak cukup hanya dengan RUU PDP, tapi juga ada kerja sama dari sektor swasta.

Kominfo panggil operator seluler, Dirjen Dukcapil, BSSN dan Tipider Bareskrim Polri untuk investigasi lebih lanjut kasus ini.

Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut terkait berita adanya dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar.

Kominfo diminta mengecek 3,1 miliar registrasi data SIM Telepon dibanding sibuk membantah soal kebocoran data.

Jalan terbaik, menurut CISSReC, harus dilakukan audit dan investigasi digital forensik untuk memastikan asal kebocoran data.

Plate menegaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus memastikan perlindungan data pribadi konsumen.

Kementerian Kominfo sedang melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut.

Tim Advokasi Kebebasan Digital mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate untuk menindaklanjuti surat keberatan yang dilayangkan.

Sebanyak 1.132 orang, atau 66,6 persen dari total 1.700 responden yang disurvei telah menjadi korban penipuan digital.

Menurut Communications Manager Google Indonesia, Perkominfo PSE dan potensi kebocoran data pribadi adalah dua hal yang berbeda.

Selama ini yang menjadi perdebatan adalah mengenai badan pengawas perlindungan data pribadi, kata Abdul Kharis.

Pembukaan akses data kependudukan kepada pihak ketiga dinilai sangat problematik karena minimnya transparansi kepada publik mengenai proses akses.

Mahfud MD menegaskan keberadaan aplikasi PeduliLindungi justru untuk melindungi HAM secara komunal, bukan individual.

Peneliti Elsam menilai aksi doxing menandakan masih ada ketidakpercayaan publik kepada lembaga pemerintah, termasuk penegak hukum.

Mayoritas korban pencurian data & informasi dialami pemerintah, sehingga tak akan efektif bila lembaga pengawas data pribadi di bawah Kemkominfo.

Sangat penting adanya perlindungaan data pribadi melalui sebuah regulasi yang jelas bisa melindungi data di semua sektor dan lintas batas.

Pemerintah belum menyampaikan kriteria lembaga pengawas pelaksanaan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) kepada DPR RI.