Indeks Perlindungan Data Pribadi

Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.

UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.

Kehadiran UU PDP diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.

Puan menjamin masyarakat akan terhindar dari praktik doxing di media sosial usai RUU PDP disahkan menjadi undang-undang.

Pelaku peretasan anonim, Bjorka, bisa terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta, menurut peneliti hukum The Indonesian Institute.

Mardani mempertanyakan alokasi anggaran Kominfo dan BSSN yang besar, tapi tampak kewalahan menghadapi Bjorka.

Banyak warganet berbalik mendukung akis-aksi peretas Bjorka. Buah dari lunturnya kepercayaan pada pemerintah.

Mahfud MD minta publik tenang karena sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor.

Perlindungan data pribadi dinilai tak cukup hanya dengan RUU PDP, tapi juga ada kerja sama dari sektor swasta.

Kominfo panggil operator seluler, Dirjen Dukcapil, BSSN dan Tipider Bareskrim Polri untuk investigasi lebih lanjut kasus ini.

Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut terkait berita adanya dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar.

Kominfo diminta mengecek 3,1 miliar registrasi data SIM Telepon dibanding sibuk membantah soal kebocoran data.

Jalan terbaik, menurut CISSReC, harus dilakukan audit dan investigasi digital forensik untuk memastikan asal kebocoran data.

Plate menegaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus memastikan perlindungan data pribadi konsumen.

Kementerian Kominfo sedang melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut.

Tim Advokasi Kebebasan Digital mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate untuk menindaklanjuti surat keberatan yang dilayangkan.

Sebanyak 1.132 orang, atau 66,6 persen dari total 1.700 responden yang disurvei telah menjadi korban penipuan digital.

Menurut Communications Manager Google Indonesia, Perkominfo PSE dan potensi kebocoran data pribadi adalah dua hal yang berbeda.

Selama ini yang menjadi perdebatan adalah mengenai badan pengawas perlindungan data pribadi, kata Abdul Kharis.

Pembukaan akses data kependudukan kepada pihak ketiga dinilai sangat problematik karena minimnya transparansi kepada publik mengenai proses akses.