Indeks Perlindungan Data Pribadi

Wahyudi sebut KPU sebagai pengendali data harus mampu melaksanakan prinsip integritas dan kerahasiaan secara ketat.

Kominfo bersama KemenPAN-RB tengah berupaya menggunakan teknologi face recognition untuk menjadi terobosan digital dalam pelayanan publik.

"Pembangunan teknologi apapun, termasuk gen AI, harus berdasarkan human-centris."

Pratama menilai penerapan UU PDP bisa dilakukan meski saat ini masuk masa transisi.

Fordigi mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tim Tanggap Insiden Siber atau Bawaslu-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dirilis guna melindungi data dari serangan siber Pemilu 2024.

SatuSehat dinilai rentan alami penyalahgunaan data terlebih aplikasi tersebut menyimpan rekam medis pasien yang seharusnya tak boleh diakses pihak ketiga.

Di Indonesia, serangan siber tak melulu soal virus komputer, tapi serangan digital terhadap individu dan lembaga.

Tanpa lembaga PDP, kata Pratama, UU PDP akan masuk angin karena tak ada instansi yang menegakkan regulasi secara menyeluruh.

Belum semua masyarakat mengetahui kehadiran UU PDP padahal mereka harus tahu apa saja hak & kewajiban terkait perlindungan data pribadi.

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

Motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang.

Usai RUU PDP jadi UU, keamanan informasi berada di tangan BSSN. Sementara Kominfo jadi pemeriksa kepatuhan PSE.

Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.

UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.

Kehadiran UU PDP diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.

Puan menjamin masyarakat akan terhindar dari praktik doxing di media sosial usai RUU PDP disahkan menjadi undang-undang.

Pelaku peretasan anonim, Bjorka, bisa terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta, menurut peneliti hukum The Indonesian Institute.

Mardani mempertanyakan alokasi anggaran Kominfo dan BSSN yang besar, tapi tampak kewalahan menghadapi Bjorka.

Banyak warganet berbalik mendukung akis-aksi peretas Bjorka. Buah dari lunturnya kepercayaan pada pemerintah.