Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Perlindungan Data Pribadi
Indeks Perlindungan Data Pribadi
Hukum
Senin, 15 Juli
Polres Sudah Identifikasi Pelaku Penyalahgunaan Data Pelamar
Nicholas sebut dalam kasus ini sudah terdata 26 korban yang dijadikan pihak peminjam pinjol. Pemeriksaan saksi-saksi masih terus dilakukan.
Flash news
Jumat, 28 Jun
Pemerintah Akan Membentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi
Untuk sementara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang akan bertugas melindungi data pribadi masyarakat.
Polhukam
Rabu, 26 Jun
BSSN Berdalih Ketiadaan UU Keamanan Siber Jadi Rentan Ancaman
Putu mengajak semua pihak mendukung dan mendorong RUU Keamanan dan Ketahanan Siber disahkan menjadi UU.
Polhukam
Rabu, 29 Nov 2023
Kebocoran Data Berulang di KPU & Ancaman Integritas Pemilu 2024
Wahyudi sebut KPU sebagai pengendali data harus mampu melaksanakan prinsip integritas dan kerahasiaan secara ketat.
Kesra
Sabtu, 25 Nov 2023
Soal
Face Recognition
, Kominfo Masih Bahas Aturan Turunan UU PDP
Kominfo bersama KemenPAN-RB tengah berupaya menggunakan teknologi
face recognition
untuk menjadi terobosan digital dalam pelayanan publik.
Teknologi
Jumat, 10 Nov 2023
Gen AI di Koridor Kekuasaan, Sampai Mana Kesiapan Indonesia?
"Pembangunan teknologi apapun, termasuk gen AI, harus berdasarkan human-centris."
Polhukam
Sabtu, 8 Juli 2023
Kebocoran Data Paspor WNI & Urgensi Komisi PDP Segera Dibentuk
Pratama menilai penerapan UU PDP bisa dilakukan meski saat ini masuk masa transisi.
Ekbis
Kamis, 16 Mar 2023
Fordigi BUMN Dorong Implementasi Perlindungan Data Pribadi
Fordigi mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Polhukam
Senin, 13 Mar 2023
Lindungi Data dari Serangan Siber, Bawaslu Luncurkan CSIRT
Tim Tanggap Insiden Siber atau Bawaslu-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dirilis guna melindungi data dari serangan siber Pemilu 2024.
Kesra
Senin, 6 Mar 2023
Menakar Potensi Penyalahgunaan Data 'Superapp' SatuSehat
SatuSehat dinilai rentan alami penyalahgunaan data terlebih aplikasi tersebut menyimpan rekam medis pasien yang seharusnya tak boleh diakses pihak ketiga.
Polhukam
Senin, 2 Jan 2023
Catatan Serangan Siber Selama 2022 yang Potensi Terulang di 2023
Di Indonesia, serangan siber tak melulu soal virus komputer, tapi serangan digital terhadap individu dan lembaga.
Polhukam
Senin, 24 Okt 2022
Mencari Bentuk Ideal Lembaga Perlindungan Data Pribadi Amanat UU
Tanpa lembaga PDP, kata Pratama, UU PDP akan masuk angin karena tak ada instansi yang menegakkan regulasi secara menyeluruh.
Polhukam
Kamis, 13 Okt 2022
Survei Indikator: Pemerintah Masih Kurang Sosialisi UU PDP
Belum semua masyarakat mengetahui kehadiran UU PDP padahal mereka harus tahu apa saja hak & kewajiban terkait perlindungan data pribadi.
Polhukam
Kamis, 22 Sept 2022
Ketika UU PDP Berpotensi jadi Pasal Karet & Ancam Kebebasan Pers
Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.
Polhukam
Rabu, 21 Sept 2022
Update Kasus Peretasan Bjorka: MAH Tak Ditahan, Hanya Wajib Lapor
Motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang.
Kesra
Selasa, 20 Sept 2022
RUU PDP Resmi jadi UU, Berikut Pembagian Tugas Kominfo dan BSSN
Usai RUU PDP jadi UU, keamanan informasi berada di tangan BSSN. Sementara Kominfo jadi pemeriksa kepatuhan PSE.
Polhukam
Selasa, 20 Sept 2022
Draf UU PDP: Ungkap Data Pribadi Orang Lain Didenda Rp4 Miliar
Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.
Polhukam
Selasa, 20 Sept 2022
Menguak Kompromi Politik di Balik Pengesahan UU PDP
UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.
Polhukam
Selasa, 20 Sept 2022
RUU PDP Sah Menjadi Undang-undang, Ada 16 Bab & 76 Pasal
Kehadiran UU PDP diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.
Polhukam
Senin, 19 Sept 2022
Puan Maharani: DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Besok
Puan menjamin masyarakat akan terhindar dari praktik doxing di media sosial usai RUU PDP disahkan menjadi undang-undang.
Selanjutnya