Indeks Perlindungan Data Pribadi
Kebocoran Data Berulang di KPU & Ancaman Integritas Pemilu 2024
Wahyudi sebut KPU sebagai pengendali data harus mampu melaksanakan prinsip integritas dan kerahasiaan secara ketat.
Soal Face Recognition, Kominfo Masih Bahas Aturan Turunan UU PDP
Kominfo bersama KemenPAN-RB tengah berupaya menggunakan teknologi face recognition untuk menjadi terobosan digital dalam pelayanan publik.
Gen AI di Koridor Kekuasaan, Sampai Mana Kesiapan Indonesia?
"Pembangunan teknologi apapun, termasuk gen AI, harus berdasarkan human-centris."
Kebocoran Data Paspor WNI & Urgensi Komisi PDP Segera Dibentuk
Pratama menilai penerapan UU PDP bisa dilakukan meski saat ini masuk masa transisi.
Fordigi BUMN Dorong Implementasi Perlindungan Data Pribadi
Fordigi mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lindungi Data dari Serangan Siber, Bawaslu Luncurkan CSIRT
Tim Tanggap Insiden Siber atau Bawaslu-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dirilis guna melindungi data dari serangan siber Pemilu 2024.
Menakar Potensi Penyalahgunaan Data 'Superapp' SatuSehat
SatuSehat dinilai rentan alami penyalahgunaan data terlebih aplikasi tersebut menyimpan rekam medis pasien yang seharusnya tak boleh diakses pihak ketiga.
Catatan Serangan Siber Selama 2022 yang Potensi Terulang di 2023
Di Indonesia, serangan siber tak melulu soal virus komputer, tapi serangan digital terhadap individu dan lembaga.
Mencari Bentuk Ideal Lembaga Perlindungan Data Pribadi Amanat UU
Tanpa lembaga PDP, kata Pratama, UU PDP akan masuk angin karena tak ada instansi yang menegakkan regulasi secara menyeluruh.
Survei Indikator: Pemerintah Masih Kurang Sosialisi UU PDP
Belum semua masyarakat mengetahui kehadiran UU PDP padahal mereka harus tahu apa saja hak & kewajiban terkait perlindungan data pribadi.
Ketika UU PDP Berpotensi jadi Pasal Karet & Ancam Kebebasan Pers
Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.
Update Kasus Peretasan Bjorka: MAH Tak Ditahan, Hanya Wajib Lapor
Motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang.
RUU PDP Resmi jadi UU, Berikut Pembagian Tugas Kominfo dan BSSN
Usai RUU PDP jadi UU, keamanan informasi berada di tangan BSSN. Sementara Kominfo jadi pemeriksa kepatuhan PSE.
Draf UU PDP: Ungkap Data Pribadi Orang Lain Didenda Rp4 Miliar
Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.
Menguak Kompromi Politik di Balik Pengesahan UU PDP
UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.
RUU PDP Sah Menjadi Undang-undang, Ada 16 Bab & 76 Pasal
Kehadiran UU PDP diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.
Puan Maharani: DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Besok
Puan menjamin masyarakat akan terhindar dari praktik doxing di media sosial usai RUU PDP disahkan menjadi undang-undang.
Kasus Bjorka: Pemerintah Juga Harus Dapat Sanksi Kebocoran Data
Pelaku peretasan anonim, Bjorka, bisa terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta, menurut peneliti hukum The Indonesian Institute.
PKS Sindir Kominfo & BSSN: Bujet Gede, Kalang Kabut Hadapi Bjorka
Mardani mempertanyakan alokasi anggaran Kominfo dan BSSN yang besar, tapi tampak kewalahan menghadapi Bjorka.
Hacker Bjorka & Mengapa Sebagian Warganet Justru Mendukung Aksinya
Banyak warganet berbalik mendukung akis-aksi peretas Bjorka. Buah dari lunturnya kepercayaan pada pemerintah.