Indeks Peradilan Militer

MA kurangi vonis prajurit TNI pelaku pembunuhan bos rental. Aktivis nilai putusan ini langgengkan impunitas dan tunjuk lemahnya reformasi militer.
 
 

Tantangannya sekarang adalah menyiapkan aturan pelaksana yang tegas, rinci, dan seragam untuk semua matra TNI.

Imparsial mencatat enam kasus besar yang melibatkan anggota TNI aktif dalam setahun dan kekerasan TNI di muka publik menunjukkan persoalan tak selesai.

Prajurit TNI AD tersebut diduga terlibat dalam kasus ini karena iming-iming sejumlah uang.

Ramli mengaku harus dioperasi akibat penembakan oleh Anggota TNI Angkatan Laut (AL), di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, mengeklaim peradilan militer bagi prajurit TNI berlangsung transparan.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, meminta publik tak perlu lagi membedakan peradilan militer dan sipil karena sudah satu atap di MA.

Proses persidangan dapat dilakukan di peradilan sipil karena penembakan diduga dilakukan di luar tugas prajurit TNI.

TNI sebagai institusi yang berperan dalam menjaga kedaulatan negara, perlu kooperatif dan proaktif dalam mengimplementasikan putusan MK.

KontraS menilai minimnya transparansi dan akuntabilitas jadi isu yang mengemuka dari sistem peradilan militer di Indonesia.

Dua warga sipil tewas usai tabrakan di Nagreg dan jasadnya dibuang ke Banyumas oleh tiga anggota TNI.

Aktivis HAM menilai Jampidmil hanya perkara teknis dari substansi yang tak tersentuh: reformasi peradilan militer.

TNI menyerang kantor polisi lagi di Ciracas. Ditarik lebih jauh, kasus pertikaian TNI-Polri terus terulang. Arogansi penyebabnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan menangani kasus dugaan korupsi helikopter AgustaWestland AW101.

Peradilan militer bagi anggota TNI yang terlibat penganiayaan La Gode berpotensi membuat saksi merasa terintimidasi.

Pakar Hukum Tata Negara menilai militer bermasalah juga harus dapat diadili di peradilan umum.

Salah satu janji Jokowi adalah merevisi UU Peradilan Militer.

Hadi Tjahjanto tidak bermaksud untuk memasukkan oknum militer ke pengadilan sipil, namun Hadi menjelaskan soal kebutuhan pemisah yang jelas antara KUHP Militer dan KUHP umum.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diminta tak hanya sebatas basa basi dan pencitraan diri soal peradilan umum bagi anggota militer.

Perkara yang melibatkan aparat militer seharusnya juga diusut dan diadili secara terbuka dan transparan.