Indeks Penutupan Jalan Jatibaru

Polda Metro Jaya akan menanyakan keputusan Ombudsman DKI Jakarta terkait penutupan Jalan Jatibaru.

Ombudsman mengancam akan memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI jika kelima kewajiban itu tak dilaksanakan.

Mabes Polri membantah kebijakan pergantian Dirlantas Polda Metro Jaya terjadi karena Halim Pagarra kerap berseberangan dengan Pemprov DKI era Anies-Sandiaga, terutama di kasus penataan Tanah Abang.

Para pedagang Tanah Abang memprotes permintaan Ombudsman untuk pengembalian fungsi Jalan Jatibaru. Mereka menilai penutupan jalan itu merupakan kebijakan diskresi Gubernur Anies Baswedan.

Yayat mengatakan, komunikasi yang buruk menyebabkan tak adanya dukungan dari polisi terhadap Pemprov DKI dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya.

Ombudsman menemukan empat maladministrasi dalam penataan Tanah Abang.

Anies dipersilakan untuk mematuhi rekomendasi Ombudsman selambat-lambatnya 60 hari.

Ombudsman Perwakilan DKI menemukan dugaan maladministrasi dari pelaksanaan penataan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Orang baru kerja sudah diinterpelasi. Ada-ada saja," kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Ombudsman menemukan empat maladministrasi dari pelaksanaan penataan Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Sandiaga mengklaim, pengunjung Tanah Abang merasa puas usai penataan yang menutup Jalan Jati Baru itu diberlakukan.

Ombudsman meminta Pemprov DKI Jakarta mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang. Fraksi PDIP DPRD DKI mendesak Anies mematuhi rekomendasi itu.

Ombudsman RI memberikan waktu 60 hari bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyikapi penataan Tanah Abang.

Polisi sudah memeriksa 3 saksi dalam kasus ini.

Penataan Tanah Abang yang dilakukan tanpa landasan hukum dinilai dapat mengarah pada tindakan abuse of power meskipun kepala daerah memiliki hak diskresi.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan laporan dugaan pidana atas kebijakan penataan kawasan Tanah Abang dinilai salah alamat, seharusnya ditujukan ke PTUN.

Agus Pambagio mengatakan instruksi Gubernur Anies tidak bisa jadi dasar hukum yang kuat untuk menutup jalan Jatibaru.

Pemeriksaan saksi tersebut guna memastikan laporan Jack Lapian terhadap Anies Baswedan tersebut terdapat unsur pidana atau tidak.

Menurut Anies, protes dari sejumlah sopir angkot tak bisa menjadi alasan untuk membatalkan konsep penataan Tanah Abang.

Kebijakan publik yang diambil kepala daerah bisa masuk ranah pidana apabila ada unsur suap.