Indeks Penistaan Agama

Ribuan orang memadati kawasan Bundaran Air Mancur Bank Indonesia sebelum menuju ke depan Istana Merdeka di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah untuk mengusut kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sejumlah toko tutup di pusat perbelanjaan elektronik Glodok City meski pengamanan kawasan ibu kota diperketat terkait aksi unjuk rasa 4 November yang menuntut pengusutan dugaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Massa dan kendaraan memadati kawasan Masjid Istiqlal jelang pelaksanaan aksi 4 November di Jakarta. Aksi yang diikuti ribuan pengunjuk rasa itu menuntut kepastian hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Gerombolan massa aksi terus berdatangan ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kebanyakan dari mereka datang dari luar pulau dan luar kota. Mereka siap turut serta dalam aksi 4 November 2016 dengan tuntutan mempercepat proses hukum dugaan penistaan agama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). ‎

Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan diperiksa Senin pekan depan terkait dengan dugaan penistaan agama. Penyidik Bareskrim Polri mengatakan akan meminta keterangan Ahok sebagai saksi.

Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi ahli agama dari pihak pelapor yaitu FPI DKI Jakarta terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.

UGM dan UI membantah keterlibatannya dalam demonstrasi 4 November. Terkait pencatutan logo kedua universitas itu dalam poster aksi 4 November, hal itu dilakukan secara ilegal dan tanpa izin pimpinan universitas.

Kapolri Tito Karnavian menyatakan bahwa tuntutan demonstran untuk memenjarakan Ahok tidak tepat. Sebabnya, penanganan kasus hukum Ahok adalah kewenangan yudikatif.

Habib Rizieq telah dipersilakan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Menurut Tito, Polri akan menampung kesaksian Habib untuk melengkapi keterangan dalam pengusutan kasus tersebut.

Kapolda Metro Jaya mengeluarkan maklumat terkait aksi demonstrasi menolak penistaan agama pada 4 November mendatang. Maklumat diberlakukan bagi koordinator atau penanggung jawab dan peserta pengunjuk rasa.

Sedikitnya 28 kompi atau sekitar 2.800 personel Brimob dari berbagai Polda disiapkan guna mengamankan aksi demonstrasi 4 November 2016 terkait dugaan penistaan agama.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk dilanjutkan melalui proses yang terhormat dan proporsional. Jokowi juga berjanji tak akan melakukan intervensi dalam kasus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengintervensi kepolisian dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Massa dari luar wilayah Jakarta diminta tidak turut berunjuk rasa menolak penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Polda Metro Jaya, pada Jumat (4/11/2016).

Presiden Jokowi menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurut Presiden pertemuannya sebagai silaturahmi untuk memenuhi janji yang pernah disampaikannya kepada mantan rivalnya dalam Pilpres 2014 itu.

Salah satu figur populer yang akan ikut meramaikan demonstrasi besar organisasi keagamaan pada 4 November 2016, di Jakarta adalah KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Pimpinan pondok pesantren Daarut Tauhiid Bandung ini menyampaikan rencana tersebut melalui akun facebook pribadinya pada Minggu (30/10/2016).

Massa yang tergabung dari Koalisi Umat Islam menggelar unjuk rasa di Tugu Adipura, Kota Tasikmalaya. Mereka menuntut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditindak secara hukum karena dinilai telah melakukan penistaan agama. Demo serupa juga dilakukan di Bandung dan Yogyakarta.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu tetap diserahkan pada proses hukum. Pernyataan yang dikeluarkan PBNU ini merupakan tanggapan atas eskalasi dan perkembangan terkini yang dipicu pernyataan Ahok soal dugaan penistaan agama.

Setelah dituding melakukan penistaan agama, kini Basuki Tjahaja Purnama didemo massa dari gabungan ormas Islam. Dalam Aksi Bela Islam itu, pria yang akrab disapa Ahok ini dituntut hukuman mati.

Sejumlah pihak meminta Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, seiring dengan kasus dugaan penistaan Al Quran Surat Al Maidah Ayat 51 yang ditudingkan kepada calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut dinilai mencederai hak warga negara untuk memperoleh hak berpolitik yang setara di Tanah Air.