Indeks Penghinaan Presiden

Polisi sudah memeriksa 15 saksi dalam penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang melibatkan Bahar bin Smith.

Bahar bin Smith batal diperiksa kepolisian pada hari ini. Namun, polri belum menjelaskan alasan pembatalan pemeriksaan Bahar di kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi tersebut.

Penceramah Bahar bin Smith diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri hari ini atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Kata "banci" lumrah digunakan sebagai makian, padahal itu menghina banci sebagai kelompok minoritas rentan di Indonesia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, polisi akan memeriksa Muannas Al-Aidid untuk dimintai klarifikasi.

BPN minta kepolisian bersikap adil dalam memproses hukum laporan baik dari kubu Jokowi maupun kubu Prabowo.

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai kepolisian layak menangkap Habib Bahar bin Smith. Hal ini karena Bahar diduga telah menyebar ujaran kebencian dan melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Anak yang terlibat masalah pidana diberikan hak-hak khusus sebagaimana tercantum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Penyerahan berkas tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap delapan saksi.

Polisi sudah memeriksa keterangan dari para saksi, termasuk dari pihak sekolah dan keterangan ahli.

KPAI mendorong kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi, yang melibatkan remaja RJ, diselesaikan di luar peradilan pidana.

Polisi sudah memeriksa teman-teman dari RJT, pelaku penghinaan Presiden Jokowi melalui video yang beredar beberapa waktu lalu.

RJT remaja berusia 16 tahun yang melakukan penghinaan bernada ancaman ke Presiden Jokowi, ditetapkan sebagai tersangka.

KPAI menilai anak seusia itu sering melakukan perbuatan tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Sri Bintang Pamungkas mengaku tak menyesal dengan perkataannya terhadap Presiden Jokowi.

Petugas Polda Metro Jaya menangkap seorang warganet Arseto Suryoadji yang diduga memfitnah dan menghina Presiden Joko Widodo melalui media sosial pada Rabu (28/3/2018) siang.

Dalam KUHP yang lama, penghinaan presiden diatur dalam Pasal 134--pasal yang kemudian dicabut MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Mustafa menjelek-jelekan Iriana dengan menyebut istri Jokowi itu sebagai pelacur.

"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.

Fahri Hamzah menilai pasal penghinaan presiden merupakan peninggalan jaman kolon sehingga harus segera ditarik.