Indeks Penghinaan Presiden

Hal tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan pengujian materiil Pasal 218 UU Nomor 1 Tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/4/2026).

Ketentuan ini dinilai mengancam aktivitas mahasiswa yang aktif berdiskusi, menyampaikan analisis, dan kritik kebijakan publik melalui media sosial.

Eddy mengklaim, maksud menghina dalam delik pasal peghinaan lembaga negara adalah menistakan atau fitnah, bukan penyampaian kritik.

Supratman juga menjamin pasal penghinaan ini tidak berlaku untuk penyampaian kritik terhadap presiden maupun wakil presiden.

Hakim menilai gugatan advokat David Tobing ke Rocky Gerung tidak memiliki dasar hukum atau legal standing dalam pernyataan 'bajingan yang tolol'.

Budayawan Butet Kartaredjasa dilaporkan ke kepolisian buntut dari pantun yang dibacakan dalam kampanye Ganjar-Mahfud. Simak isi pantun itu di bawah ini.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan meski tim PDIP mencabut laporan kasus Rocky Gerung, tetapi Polri tetap memprosesnya.

Bareskrim Polri memeriksa Rocky Gerung terkait dugaan penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat.

Rocky Gerung melalui kuasa hukumnya meminta pemeriksaan diundur menjadi lusa, Rabu (6/9/2023).

Jokowi mengaku menerima terkait ejekan hingga makian. Masalahnya, meski Jokowi tak masalah, tapi para pendukungnya yang keberatan.

Jokowi hanya menyayangkan budaya santun dan budi pekerti di Indonesia mulai hilang di Indonesia.

Faldo Maldini menilai proyek IKN bukan ambisi Jokowi demi mempertahankan legasinya, seperti yang diucapkan Rocky Gerung.

Refly Harun juga dilaporkan karena diduga turut menyebarkan ujaran kebencian yang diucapkan Rocky Gerung.

PDIP masih membuka pintu damai apabila Rocky Gerung mau mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Jokowi.

Isi pasal 131-137 KUHP mengatur tentang definisi, unsur, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyerangan atau penghinaan presiden & wapres.

Isi pasal 218 dan 240 RKUHP adalah tentang hukum yang mengatur terkait penghinaan terhadap Presiden.

Pasal Penghinaan Presiden dinilai menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan berpendapat, kebebasan informasi, dan kepastian hukum.

LS mencaci maki Jokowi dan Megawati, salah satunya menyebut mereka merampok duit negara.

Mantan anggota TNI AD Ruslan Buton meminta Presiden Joko Widodo legowo untuk mundur karena dianggap tak bisa menyelematkan Indonesia dari pandemi COVID-19.

Penetapan tersangka penghinaan Presiden Jokowi dilakukan polisi di tengah pandemi Corona.