tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, posisinya sebagai orang nomor satu di negara ini membuatnya menerima segala macam makian dan ejekan. Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan 2023 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.
“Apa pun, apa pun, bisa sampai kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan,” kata Jokowi pada Rabu (16/8/2023).
Jokowi menambahkan, “Saya tahu ada yang mengatakan, saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya, ndak apa, sebagai pribadi saya menerima saja.”
Meski demikian, eks Gubernur DKI Jakarta ini mengaku sedih karena budaya santun dan budi pekerti di Indonesia mulai hilang. Bahkan ia menilai kedengkian dan fitnah sebagai polusi budaya.
“Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia,” tutur Jokowi.
Suami Iriana ini juga menegaskan, dirinya bukan seorang lurah yang memberikan arahan untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, tapi ia merupakan Presiden Republik Indonesia.
Saat ini Indonesia berada dalam tahun politik, kata Jokowi. Suasana saat ini hangat dan diperbincangkan oleh para politikus dan partai politik. Ia pun menirukan ada saja pihak yang menjawab “belum ada arahan Pak Lurah,” ketika pihak itu ditanya siapa yang akan menjadi calon kepala negara mendatang.
Jokowi mengaku sempat berpikir siapa sosok “Lurah” yang sering disebut-sebut memiliki kuasa untuk menentukan calon presiden dan wakilnya. Belakangan ia menyadari bahwa “Lurah” adalah kode untuk menyebut dirinya.
Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh menilai, omongan Jokowi soal “arahan Pak Lurah” hanya candaan di tengah panasnya situasi politik bangsa. “Barangkali perumpamaan ‘semua peraturan harus atas persetujuan Pak Lurah,’ saya pikir hanya sebagai candaan saja. Ada rasa humor bagus di negeri ini. Iya, kan?" kata Paloh.
Siapa yang Diejek, Siapa yang Mengadu?
Meski Jokowi mengaku menerima saja dengan ejekan dan makian tersebut, tapi para pendukungnya tidak. Hal ini terkonfirmasi dari sejumlah laporan yang masuk ke kepolisian terkait dugaan penghinaan hingga pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Jokowi.
Polda Metro Jaya misal, menerima dua pengaduan soal dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan Refly Harun yang dinilai menjelek-jelekkan Jokowi. Laporan pertama dibuat oleh Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan.
Pengaduan terdaftar dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli 2023. Pelapor menyertakan Pasal 286 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Sementara pengaduan kedua dibuat oleh Ferdinand Hutahaean, mantan politikus Partai Demokrat yang kini nyaleg dari PDIP. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP/B/4465/VIII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya, 1 Agustus 2023. Ia menduga terlapor telah melanggar Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 156 dan Pasal 160 KUHP serta Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Lisman Hasibuan, si pelapor, berujar pernyataan Rocky Gerung dalam sebuah acara yang ditayangkan dalam kanal Youtube milik Refly Harun sangatlah tidak etis. “Karena diksi-diksi yang dibangun oleh Rocky Gerung dan pernyataan-pernyataan di salah satu forum yang disebarkan melalui saluran Youtube itu sangat tidak etis, karena dia sangat menyerang kepala negara yang hari ini dipimpin oleh Bapak Jokowi," kata Lisman.
“Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini memunculkan kegaduhan. Maka kami melaporkan sekaligus juga melaporkan penyebar video tersebut," lanjut dia.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin berkata, seorang pemimpin bangsa harus berjiwa besar dalam konteks menjalankan roda pemerintahan. “Tidak bawa perasaan ketika dikritik. Bahkan tidak bawa perasaan ketika dihina sekalipun,” ujar Ujang kepada Tirto, Rabu (16/8/2023).
Fenomena “Jokowi tak mengadu, tapi relawannya yang heboh” sering terjadi. Ujang berpendapat, jika Jokowi ingin menyelesaikan problem secara baik dan bagus, maka harus mengambil langkah yang bijaksana.
“Tapi relawan tak bisa dihentikan, tak bisa dilarang melaporkan Rocky Gerung kepada kepolisian. Pak Jokowi tak bisa membendung relawan, karena ia dianggap dihina. Relawan-relawan itu tak sabar untuk melaporkan karena Rocky Gerung dianggap berlaku tidak pantas kepada bosnya,” terang Ujang.
Ujang mengingatkan agar siapa pun tidak menghina siapa pun.
Sementara itu, Bendahara Umum Projo, Panel Barus berkata, konsekuensi alam politik liberal adalah Jokowi memposisikan dirinya sebagai orang yang siap dan paham atas kritik. Sebagai pemimpin, Jokowi ia anggap cukup mengerti menghadapi kritik bahkan ejekan.
“Tidak sedikit (yang memaki), bahkan caci-maki (kepada Jokowi) telah kebablasan, tapi beliau tetap tenang, teguh. Bisa dibayangkan jika itu terjadi dalam masa sebelum reformasi,” kata Panel kepada Tirto.
Jika dahulu Jokowi dianggap otoriter, kata Panel, maka pernyataan Jokowi dalam pidato kali ini seolah membantah tuduhan-tuduhan tersebut.
Umpama dalam bidang penegakan HAM, Panel menganggap, Jokowi tengah menyicil merampungkan masalah-masalah hak asasi manusia itu. Begitu juga jika publik mengkritik Jokowi perihal ekonomi, yang menurut Panel, Jokowi bersungguh-sungguh terhadap hilirisasi, misalnya.
Selanjutnya masalah pembangunan, kata Panel, presiden ke-7 Indonesia ini sangat dahsyat dalam pembangunan fisik, salah satunya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Sebenarnya ini jawaban atas apa pun yang disampaikan orang kepada beliau. Ujungnya adalah penilaian yang paling objektif adalah (berasal) dari rakyat,” tutur dia.
Ihwal relawan Jokowi yang mengadukan pencemooh Jokowi kepada polisi, Panel berujar, bahwa itu ekspresi rakyat, bukan sekadar relawan. “Ekspresi rakyat melihat tokoh yang dicintai, yang dikagumi, (tapi) dilecehkan, diejek. Ekspresi bisa macam-macam, ada yang ekspresinya (mengadakan) demonstrasi, melaporkan. Itu letupan suara rakyat,” kata dia.
Di sisi lain, kata Panel, publik jangan menilai bahwa ada sikap represif terhadap kebebasan berpendapat rakyat Indonesia.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz
