Indeks Pemutusan Hubungan Kerja

Angka PHK yang tinggi belakangan membuat impian menciptakan jutaan lapangan kerja baru menemui jalan terjal. Pemerintah harus cermat mengambil keputusan.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan segera merilis aturan terbaru untuk mengakomodir perubahan nilai JKP yang diterima pegawai terkena PHK.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu melakukan intervensi dalam bentuk insentif fiskal untuk menahan laju PHK.

Biaya pesangon yang terlalu mahal mendorong perusahaan melakukan trik-trik licik.

Startup mulai mengatur siasat menghadapi badai PHK yang sudah sampai ke Indonesia. Tantangan yang dihadapi bukan hanya internal tetapi juga eksternal.

Kemnaker mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit dalam menghadapi dinamika yang tengah dihadapi perusahaan.

Heru Sutadi menilai, PHK di berbagai perusahaan teknologi menunjukkan masa sulit akan mulai memasuki bisnis digital tanah air.

DPR mengingatkan perusahaan rintisan (startup) di dalam negeri agar mengikuti aturan perundang-undangan saat melakukan PHK kepada karyawannya.

Ruangguru mengklaim semua pekerja yang terkena PHK mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak cuti.

Anwar Sanusi mengaku akan mempelajari usulan sejumlah pengusaha terkait permintaan adanya kebijakan no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar).

Pemerintah akan menggunakan instrumen fiskal belanja negara untuk menahan gejolak ekonomi salah satunya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Beberapa startup melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya. Efek dari pandemi, inflasi, dan gagalnya strategi penggelembungan.

Gelombang PHK masif dilakukan beberapa start-up, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana skena start-up Indonesia?

Kemenaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan.

Kementerian Tenaga Kerja menyebut ratusan ribu pekerja berpotensi kena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari-Desember 2021.

Data Kemenaker menunjukkan, hingga 27 Mei 2020, terdapat 1,79 pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK akibat pandemi virus corona. 

Setidaknya 1,7 juta pekerja terdampak COVID-19 hingga saat ini. Apa saja kebijakan pemerintah untuk menanggulanginya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi angka pengangguran akan terus selama masa pandemi virus corona COVID-19. 

Masalah karena pandemi bertubi-tubi: dari mulai kehilangan pendapatan, tidak mendapat THR, hingga sulit bayar uang sewa kontrakan.

Imbauan dari Presiden Joko Widodo agar perusahaan tidak memecat pegawai tidak dipatuhi. Puluhan juta orang tak tenang dibayangi PHK.