Indeks Pemutusan Hubungan Kerja

Pemerintah akan menggunakan instrumen fiskal belanja negara untuk menahan gejolak ekonomi salah satunya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Beberapa startup melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya. Efek dari pandemi, inflasi, dan gagalnya strategi penggelembungan.

Gelombang PHK masif dilakukan beberapa start-up, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana skena start-up Indonesia?

Kemenaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan.

Kementerian Tenaga Kerja menyebut ratusan ribu pekerja berpotensi kena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari-Desember 2021.

Data Kemenaker menunjukkan, hingga 27 Mei 2020, terdapat 1,79 pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK akibat pandemi virus corona. 

Setidaknya 1,7 juta pekerja terdampak COVID-19 hingga saat ini. Apa saja kebijakan pemerintah untuk menanggulanginya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi angka pengangguran akan terus selama masa pandemi virus corona COVID-19. 

Masalah karena pandemi bertubi-tubi: dari mulai kehilangan pendapatan, tidak mendapat THR, hingga sulit bayar uang sewa kontrakan.

Imbauan dari Presiden Joko Widodo agar perusahaan tidak memecat pegawai tidak dipatuhi. Puluhan juta orang tak tenang dibayangi PHK.

Perampingan perusahaan pelat merah membuat sejumlah pekerja BUMN cemas atas status karyawan mereka.

HSBC berencana PHK 10.000 karyawan terkait efisiensi perusahaan. PHK ini juga diperkirakan bakal dilakukan di kantor HSBC di Asia.

Banco Santander, HSBC Holdings Plc hingga Barclays Plc melakukan PHK hingga 48.500 karyawan.

Menurut Gofur, kebijakan ini tanpa melalui sosialisasi kepada karyawan yang terkena PHK.

Airlangga mengatakan perusahaan-perusahaan di Batam memang tengah mengalami permasalahan yang membuat relatif kalah bersaing.

PHK terjadi karena ada masalah dalam perusahaan, sehingga bukan karena laju perekonomian melambat.

Dari 10 bank terbesar, Bank Danamon termasuk jumlah karyawannya yang susut paling banyak.

Mantan karyawan 7-Eleven (Sevel) menuntut pesangon yang belum juga dibayarkan oleh pihak PT Modern International Tbk sebesar Rp7,2 miliar.

Kemenaker menyebut angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mengalami penurunan cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir karena iklim ketenagakerjaan yang semakin kondusif.

Puluhan ribu buruh itu terkena PHK lantaran perusahaan tak mampu membayar upah tinggi atau upah di atas UMK.