Indeks Pemindahan Ibukota

Biaya pemindahan ibu kota Indonesia diproyeksi sebesar 33 miliar dolar AS, Brazil membutuhkan 83 miliar dolar AS, Myanmar butuh 5 miliar dolar AS.

Dari 180 ribu PNS itu, sekitar 30 persen di antaranya tidak akan ikut  dipindahkan ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. 

Jokowi menetapkan lokasi ibukota baru ada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Jakarta sebentar lagi akan kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota. Sejumlah hak pun terlucuti.

Arsul mengatakan pemerintah harus segera menyiapkan rancangan undang-undang pemindahan ibu kota sehingga bisa langsung masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Presiden Jokowi akan mengumumkan lokasi ibu kota baru di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8/2019) pukul 13.00 WIB.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya pemerintah memberitahu terlebih dahulu ke DPR soal pemilihan lokasi ibu kota baru yang sudah disebutkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Menurut Amien Rais, dari pada membicarakan soa isu pemindahan ibu kota lebih baik menyelesaikan masalah Papua. 

Apa dampak yang mungkin terjadi dari relokasi ibu kota terhadap akuntabilitas pemerintah kepada warga negara?

Menpan RB menyebut 800 ribu PNS yang akan pindah ke ibu kota baru, tetapi BKN justru menyebut jumlahnya hanya 600 ribu PNS.

PKS menilai, pemerintah belum ada keseriusan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.

Soal rencana Presiden Jokowi akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, BKN menyebutkan, para ASN akan mengikuti arahan sesuai kementeriannya.

Fadli Zon melihat belum ada langkah serius dari strategi pemerintah untuk mewujudkan pemindahan ibu kota.

Menurut Fadli, Indonesia belum mampu membangun ibu kota baru.

Fahri justru menyarankan lebih baik pemerintahan Jokowi melanjutkan rencana Presiden kedua RI, Soeharto yang ingin memindahkan ibu kota ke wilayah Jonggol atau Teluk Jakarta.

Fahri Hamzah mengaku telah membaca kajian yang dilakukan pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota, namun kajian ini disebut dangkal.

Dalam Pidato Kenegaraan 2019, Jokowi ungkapkan pemerataan dan keadilan ekonomi jadi alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Dalam urusan pindah ibukota, Jokowi harus memperhatikan aspek hukum yang mengikat.

WRI Indonesia mengungkapkan 3 hal yang perlu dipertimbangkan Pemerintah Jokowi dalam rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Politikus Gerindra Andre Rosiade khawatir proyek pemindahan ibu kota membuat utang negara semakin bertambah, terutama dari China.