tirto.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan. Pemerintah harus hati-hati dalam melakukan pemindahan ibu kota.
"Intinya harus hati-hati, enggak bisa cuma minta izin, tetapi harus dijalankan prosesnya," jelas Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Menurut Mardani, bila memang Jakarta tak lagi menjadi ibu kota, pemerintah harus segera merevisi Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, investasi yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota sebesar Rp485 triliun pada 2020-2024.
Pemindahan ibu kota, katanya, tak akan membebani APBN karena melibatkan peran swasta dan BUMN.
Mardani menilai, angka tersebut sangat besar, sementara proyek-proyek yang diinisiasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nilainya mencapai Rp500 triliun untuk jangka waktu 5-7 tahun. Sehingga menurutnya belum tepat bila ibu kota dipindahkan saat ini.
Selain itu, Mardani juga melihat pemindahan ibu kota belum menjadi sesuatu keseriusan dari pemerintahan Joko Widodo.
Pasalnya, meski ia telah meminta izin, ternyata anggarannya belum dimasukkan ke dalam RAPBN 2020. Termasuk pula belum disebutkan kota mana yang akan menjadi ibu kota baru.
"Jadi fraksi sulit menilai, karena proposalnya tuh masih pada tataran wacana, belum dijalankan prosedurnya," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko WIdodo meminta izin parlemen untuk merealisasikan rencana pemindahan ibu kota dalam pidato tentang HUT ke-74 Kemerdekaan RI.
Di hadapan anggota dewan, Jokowi berharap mendapat restu parlemen agar ibu kota Indonesia dapat pindah dari Pulau Jawa ke Kalimantan.
Jokowi mengatakan, ibu kota nantinya akan menjadi representasi kemajuan bangsa. Ia juga menambahkan melalui pemindahan ini akan ada pemerataan dan keadilan ekonomi.
"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan, " ucap Jokowi saat Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jumat 16 Agustus 2019.
Namun, dalam pidatonya, Jokowi masih belum menyebutkan ke titik mana lokasi sesungguhnya ibu kota baru akan pindah. Ia hanya mengulang bahwa ibu kota akan pindah ke pulau Kalimantan.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
