tirto.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati soal rencana pemindahan ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Menurut Zulhas, sapaan dia, pemindahan ibu kota bukan perkara mudah.
"Persiapkan dengan matang," ujar Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).
Menurut Zulkifli, pemerintah harus melihat berbagai macam pertimbangan yang mendukung satu daerah yang dianggap layak menjadi ibu kota pengganti Jakarta.
"Ya lokasi tentu, sarana prasarana pendukung ya, pendukung itu sumber daya alam, yang mendukung itu air, lingkungan, dan lain-lain," jelas Zulkifli.
Keraguan terhadap rencana pemindahan ibu kota ini juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia menyebut, pemerintah sebaiknya mengambil daerah pesisir ketimbang pindah ke Kalimantan, jika ingin memindahkan pusat pemerintahan.
"Yang meriset itu yang tidak kuat. Ini, kan, abad 21. Ruang dan waktu sudah mati, semua sudah digital. Kok kita bicara space lagi? Pakai space di pesisir Jakarta itu saja lebih bagus. Lebih dekat kok. Tidak membuat confuse sebagai bangsa Indonesia," jelas Fahri.
Saat berpidato di depan pimpinan DPR-DPD, Jokowi sempat meminta izin untuk merealisasikan rencana pemindahan ibu kota ini. Ia berharap pemindahan ini akan memicu pemerataan dan keadilan ekonomi serta menjadi representasi kemajuan bangsa.
"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Mufti Sholih
