tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan belum siap dilaksanakan.
Biaya untuk membangun ibu kota baru ditaksir mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan tersebut untuk menyediakan fungsi utama ibu kota seperti gedung pemerintahan, hingga pengadaan lahan. Dengan biaya tersebut, menurut Fadli, Indonesia belum mampu membangun ibu kota baru.
"Saya kira bisa saja dikaji di lima tahun akan datang ini kemudian, bagaimana skema pembiayaannya. Kan dulu ada cerita tak dibiayai APBN, lantas dibiayai siapa? Masa dibiayai negara asing?" kata dia di usai hadir dalam Rapat Tahunan MPR, Jumat (16/8/2019).
Ia mengatakan perlu pendalaman yang lebih spesifik soal rencana pemindahan ibu kota baru. Selain itu, perlu ada lokasi yang sudah pasti untuk pembangunan ibu kota baru serta infrastruktur yang memadai untuk membangun satu peradaban baru.
Menurut dia, jangan sampai Indonesia memaksakan diri untuk membangun dengan uang pinjaman dari negara lain.
"Iya seperti apa itu? Jangan sampai nanti ini mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan keinginan kita," kata politikus Gerindra ini.
Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, dana Rp 446 triliun untuk pemindahan ibu kota baru akan dialokasikan untuk empat hal. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
