tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai membahas sejumlah skema yang dapat digunakan untuk mengurangi beban APBN dalam pembiayaan pemindahan ibu kota. Apalagi, rencana pembangunan konstruksi pusat pemerintahan baru tersebut akan dimulai pada tahun depan.
“Kami lihat keseluruhan kemungkinan pembiayaan, dan kita harapkan bisa seminimal mungkin untuk generasi yang akan datang," ujarnya di DPR RI, Senayan, Selasa (27/8/2019).
Salah satu opsi yang muncul dan masih dipertimbangkan, kata dia, adalah kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan aset negara di beberapa wilayah di Jakarta.
Rencananya, pemanfaatan aset tersebut akan berupa sewa dengan sistem kontrak kerja sama hingga tukar guling aset.
"Sehingga kita perlu inventarisasi dan bagaimana pelaksanaan proyek pemindahan itu sendiri, apakah bertahap atau sekaligus dan bagaimana penggunaan aset sekarang ini," imbuhnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengklaim bahwa anggaran untuk kajian dan perencanaan pemindahan ibu kota sudah masuk dalam RAPBN tahun anggaran 2020.
Alokasi tersebut kini berada di pos Bappenas dan Kementerian PUPR. "Tapi jumlahnya belum signifikan. Saya lihat itu karena masih dalam bentuk kajian dan awal dari infrastruktur yang akan dibangun," tuturnya.
Di samping itu, lanjut Sri Mulyani, “kami akan pelajari masterplan develop oleh Menteri PU dan Bappenas bagaimana dari sisi kebutuhan pembangunan itu sendiri.”
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
