tirto.id - Partai Gerindra meminta negara membiayai seluruh dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Gerindra mengharapkan 100 persen pembiayaan pemindahan ibu kota ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Gerindra maunya 100% uang negara,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Edhy Prabowo beralasan pembangunan ibu kota baru berkaitan dengan kedaulatan negara, sehingga tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta. Pihak swasta, lanjutnya, hanya boleh terlibat dalam pembangunan sektor pendukung lainnya.
Untuk itulah, Edhy meminta pemerintah tidak buru-buru dalam merealisasikan kebijakan pemindahan ibu kota ini. Pemerintah harus lebih dulu membahas dan mengkaji konsep pemindahan ibu kota ini dengan DPR lebih dulu. Apalagi, belum adanya undang-undang yang menjadi landasan hukum dilakukannya pemindahan ibu kota.
“Kajian-kajiannya di DPR sendiri belum dibahas. Kami perlu mengkaji secara dalam tentang pemindahan ibu kota terutama tentang masalah kemungkinan bencana, ketersediaan air,” ujarnya.
Senada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga sepakat bahwa pendanaan pemindahan ibu kota haruslah murni berasal dari anggaran negara. Membangun ibu kota, kata Fahri, sangat mustahil bila harus menerima pendanaan dari pihak swasta.
"Banyak yang aneh di kemauan pemerintah itu termasuk yang paling aneh itu soal anggaran. Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta, itu mustahil," jelas Fahri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp466 triliun. Tapi kebutuhan dana tersebut tidak akan dipenuhi pemerintah semuanya.
"Yang dari APBN nantinya hanya akan 19 persen," katanya.
Sementara itu, kebutuhan dana lainnya akan dicari dari sumber lain, seperti dana swasta maupun BUMN. Selain itu, pembangunan ibu kota baru juga akan dilakukan dengan skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota saat ini mendesak dilakukan karena beban Jakarta dan Pulau Jawa sekarang ini semakin berat.
"Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat, dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas dan udara yang sudah terlanjur parah," katanya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
